Greenpeace: Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Belum Jadi Prioritas Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

Presiden RI, Joko Widodo. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin belum memperlihatkan komitmen dan prioritas yang nyata untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya, mengatakan, berbagai sasaran dan strategi pembangunan berkelanjutan yang sudah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 belum terealisasi.

“Terdapat ‘gap’ yang besar antara strategi besar pembangunan dengan turunan kebijakan dan implementasinya,” ujar Tata dalam diskusi virtual, Jumat (13/11).

Dia mengatakan, pada sektor energi pemerintah terlihat masih memprioritaskan energi kotor yang berasal dari batu bara dengan porsi dalam bauran energi primer pembangkit listrik mencapai 62,2 persen.

Selain itu, Tata mengatakan alokasi APBN untuk aktivitas pembangunan rendah karbon (LCD) selama 2018-2020 secara nominal masing-masing sebesar Rp34,5 triliun, Rp23,8 triliun dan Rp23,4 triliun dengan porsi APBN 1,6 persen, 1,4 persen dan 0,9 persen.

“Ini indikasi kuat bahwa semangat transformasi hijau belum jadi bagian penting dalam merespon pandemi dan build back better seperti dilakukan banyak negara lain,” lanjut Tata.

Tata berargumen bahwa energi terbarukan seharusnya menjadi prioritas karena terbukti bisa menciptakan lapangan kerja tiga kali lebih banyak daripada batu bara di setiap mata rantai, selain juga tidak menghasilkan polusi dan gangguan pernapasan.

Oleh sebab itu, dia menambahkan pemerintah perlu merevisi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dengan target angka yang lebih ambisius untuk mengimbangi negara tetangga yang sudah mampu lebih maju.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here