Hippi Meminta RUU Larangan Minol Dibahas Setelah Pandemi Berakhir

Polda Metro Jaya sita minuman beralkohol. Foto: antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) tidak mendesak dilakukan. Alasannya para pengusaha masih tertekan dan dibebani di tengah kondisi pandemi COVID-19.

“Belum mendesak dilakukan. Apalagi pengusaha tertekan dan terbebani Covid. Kalau pun hendak dibahas sebaiknya setelah pandemi,” kata Sarman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu(13/11).

Sarman menambahkan, industri minuman beralkohol ikut terdampak pandemi COVID-19 seperti produsen bir yang terdampak dari pembatasan operasional berbagai hotel, restoran, kafe bahkan di hiburan malam.

Meski demikian kalangan pengusaha minol tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berusaha bertahan. “Di Jakarta sudah delapan bulan tutup yang membuat penjualan anjlok sampai 60 persen, namun industri minol masih mampu bertahan dan tidak melakukan PHK,” katanya.

Apalagi selama ini sudah ada aturan yang berjalan efektif. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kemudian di tahun 2014 Menteri Perdagangan mengeluarkan Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

“Aturan itu membuat penjualan minol lebih tertata hanya ditempat tertentu. Karenanya urgensi RUU ini tidak mendesak,” lanjutnya.

Namun jika legislatif menganggap hal ini penting dan tetap membahasnya pihaknya mengembalikan itu ke DPR.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here