Indonesia Anggarkan Rp99 Triliun untuk Cegah Krisis Pangan

petani
Ilustrasi petani sedang mencabut benih padi untuk ditanam lagi. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah mengatakan pada tahun 2021 akan menganggarkan Rp99 triliun untuk ketahanan pangan yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran tersebut merupakan upaya pemerintah agar peringatan dari Food and Agriculture Organization (FAO) terkait ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19 tidak terjadi.

“Belanja untuk ketahanan pangan tersebar di Kementan, KKP, PUPR, serta belanja Pemda dalam bentuk dana alokasi khusus bidang pangan,” jelas Menteri Sri Mulyani dalam diskusi Jakarta Food Security Summit, Rabu (18/11).

Dia juga mengatakan pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk pada tahun ini sebesar Rp29,7 triliun atau 8,9 juta ton. Sri Mulyani menambahkan pemerintah terus mengevaluasi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas pangan melalui food estate agar bisa membangkitkan sektor produksi yang terdampak Covid-19.

“Pemerintah juga menjaga stok beras nasional sebagai makanan utama yang perlu dijaga pasokan dan harganya,” kata dia.

Karena itu, Menteri Sri Mulyani mengatakan stok cadangan beras 1 juta hingga 1,5 juta ton yang dikelola Bulog. Kemudian stock utilization ratio Indonesia berada pada kisaran 18 hingga 20 persen berdasarkan data FAO untuk menjaga ketersediaan konsumsi penduduk.

“Pemerintah juga mulai membentuk asuransi pertanian dengan memberi bantuan premi bagi petani,” tambah dia.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan besaran premi untuk petani sebesar Rp144 ribu per hektar per musim tanam yang 80 persen preminya ditanggung pemerintah. Peserta asuransi akan mendapatkan pertanggungan sebesar Rp6 juta per hektar per musim.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here