Saksi Fakta di PN Jakpus Ungkap Kelalaian Pemerintah terhadap Perusahaan Pencemar Udara

Warga berjalan di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/10/2020). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghentikan aktivitas selama tiga hari mulai Rabu 7 Oktober hingga 9 Oktober 2020 karena ditemukannya hasil tes sejumlah pegawai yang terpapar COVID-19. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Indonesiainside.id, Jakarta – Sidang Gugatan Warga Negara atas Pencemaran
Udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menghadirkan dua aktivis lingkungan sebagai saksi fakta, Rabu (18/11). Kedua aktivis lingkungan itu aktif melakukan kampanye dan pendampingan advokasi terhadap pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi, Dwi Sawung, dalam kesaksiannya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Saifuddin Zuhri mengungkap aduan ataupun keluhan masyarakat yang selama ini diterimanya terkait masalah polusi udara.

“Yang paling parah itu sampai sesak napas, pingsan, dan bahkan akibat aktivitas industri ada satu kampung sampai terbangun tengah malam saking kuatnya bahan pencemar udara (di wilayah tersebut),” tutur Sawung.

Dia menyebut wilayah yang paling banyak meminta advokasi untuk masalah
pencemaran udara dihentikan adalah di Jawa Barat. Di sana, kata Sawung,
permintaan advokasi datang dari masyarakat di Indramayu, Bogor, Depok, Bekasi, kemudian ada di Sukabumi, Cekungan Bandung, Cirebon, Karawang juga.

Menurut dia, di Bekasi misalnya sampai hujan abu di permukiman rumahnya karena ada industri yang menggunakan bahan bakar batu bara untuk energinya. Di Cibinong juga ada yang asmanya kambuh sampai batuk-batuk, gara-gara ada industri tekstil di Bogor yang menggunakan batu bara. Kemudian ada juga yang mengeluh karena industri peleburan di sekitar Bogor.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here