Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menumpuk utang di masa kepemimpinannya. Kini jumlah utang Indonesia sudah tembus 6.074,56 triliun.
Posisi utang pemerintah melonjak drastis 27,1% dibanding 2019 yang mencapai Rp4.778 triliun. Waktu itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 29,8 persen, kini sebesar 36,68%.
Ekonom Institute for Developmet of Economics and Finance (INDEF) Prof. Didik Rachbini menyebut Presiden Jokowi sebagai ‘Raja Utang’. Alasannya tentu saja karena tidak bisa mengendalikan keuangan negara sehingga terus menambah utang.
Langkah ‘ugal-ugalan’ Presiden Jokowi dalam mengontrol keuangan negara terlihat sejak 2019 atau pada periode keduanya dengan Kabinet Indonesia Maju.
Jumlah utang juga menggunung gara-gara tidak adanya oposisi di DPR RI membuat kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi nyaris tidak dipermasalahkan.
“Jadi sejak tahun 2019 zaman Jokowi utang itu bertumpuk-tumpuk tidak pernah dikendalikan. Pemerintah dan DPR ugal-ugalan,” ujarnya dalam diskusi daring Pergerakan Indonesia Maju (PIM) bertajuk ‘Outlook 2021: National Economic Outlook’, Kamis(14/1).
Utang itu juga ada yang disembunyikan yakni sebesar 921,5 triliun, dan yang ditampakknya Rp446,3 triliun.
“Ini disembunyikan Rp921,5 triliun, tidak ditampakkan. Tetapi yang dibahas Rp 446,3 triliun (SBN),” katanya.
Untuk apa duit sebesar Rp921,5 triliun tersebut, menurutnya uang itu untuk membayar utang yang jatuh tempo dan sisanya untuk membiaya defisit serta pembangunan.
“Untuk membayar utang yang jatuh tempo sebesar Rp475,2 triliun,” katanya.
Tapi sebelum Covid-19 direncanakan turun menjadi Rp651,1 triliun, diketok DPR pada 2020. Tapi kemudian tiba-tiba berubah menjadi Rp1,530 triliun. “Tapi apa yang terjadi kemudian, negara makin otoriter tanpa memberitahu DPR utang diputuskan Rp1,530 triliun. Coba bayangkan. Tanpa woro-woro, di DPR itu senyap, yang ramai teman-teman KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia),” katanya.(EP)
