Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfriman menyebutkan realisasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembiayaan proyek sepanjang 2020 mencapai 90,96 persen.
“Secara umum realisasi SBSN 2020 cukup memuaskan dan kami memberikan apresiasi kepada bapak ibu pelaksana proyek SBSN atas capaian kinerja di tahun 2020,” katanya dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN Tahun 2021 di Jakarta, Rabu.
Luky menyatakan nilai pembiayaan SBSN proyek 2020 awalnya adalah sebesar Rp32,48 triliun meliputi DPP Rp27,35 triliun dan lanjutan dari SBSN 2019 Rp5,13 triliun.
Di sisi lain, ia menuturkan seiring dengan kebijakan refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19 pada akhirnya terdapat Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengusulkan pemotongan alokasi SBSN proyek 2020.
Oleh sebab itu, alokasi SBSN proyek setelah dilakukan refocusing anggaran 2020 menjadi Rp18,16 triliun atau Rp23,29 triliun jika ditambahkan alokasi luncuran dan lanjutan dari proyek SBSN 2019.
Menurut Luky, realisasi SBSN proyek yang mencapai 90,96 persen sudah cukup memuaskan namun masih banyak hal yang harus terus ditingkatkan dalam pengelolaan kinerja SBSN proyek.
“Tentunya menjadi perhatian dan evaluasi kita bersama hal yang sudah baik untuk dipertahankan dan hal yang masih kurang baik bisa kita tingkatkan,” ujarnya.
Ia merinci realisasi SBSN proyek 2020 terdiri atas Kementerian PUPR sebesar 94,49 persen, Kementerian Perhubungan 91,98 persen, dan Kementerian Agama 90,51 persen.
Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 85,74 persen, Kemendikbud 85,14 persen, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 59,11 persen, LAPAN 44,86 persen, serta Badan Standardisasi Nasional (BSN) 99,34 persen.
“Tidak berhenti di situ karena masih banyak hal yang harus terus ditingkatkan dalam pengolahan kinerja proyek SBSN ini,” tegas Luky. (ant/msh)
