Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Dewan Pengawas Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Sri Mulyani Indrawati mengatakan lembaga tersebut akan dikelola secara baik dan profesional agar tidak seperti pengelolaan di The 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang malah merugikan keuangan negara.
“Presiden jelas menyampaikan beliau tidak ingin terjadi 1MDB. Sehingga beliau menyampaikan kepada kita semua, bahwa kita harus bisa membuktikan Indonesia memiliki sebuah institusi investasi yaitu SWF yang ditatakelolakan dengan baik,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.
Oleh karena itu, sejak proses pendirian, INA dikelola secara profesional dan berintegritas termasuk saat merekrut para Dewan Direksi dan menetapkan peraturan pendukung. Dewan Pengawas SWF ingin tidak terjadi risiko dalam tata kelola lembaga di kemudian hari.
“Titik beratnya adalah mencari orang yang menjanjikan dan memberikan keseluruhan profesionalitas mereka, reputasi mereka untuk menjaga INA ini tidak mengalami kondisi tata kelola yang bisa menimbulkan risiko,” ujar Sri Mulyani.
“Dewan Pengawas juga melakukan rekrutmen untuk Dewan Direksi juga dengan kriteria yang kami tekankan. Kami juga melakukan penelusuran kepada seluruh nama-nama ini sehingga kita bisa yakinkan reputasi dan profesionalitas mereka adalah sangat kuat dan memadai untuk menjaga INA secara baik,” katanya menambahkan..
Selain Dewan Direksi, INA juga memiliki Dewan Pengawas yang beranggotakan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian terdapat tiga anggota Dewas dari profesional yakni Yozua Makes, Darwin C Noerhadi dan Haryanto Sahari.
“Tadi disampaikan Presiden waktu menyampaikan tiga anggota dewas profesional, yakni Haryanto, Cyril, dan Yozua. Beliau menekankan bahwa ketiganya memiliki pengalaman dan reputasi internasional dan sekaligus juga komitmen serta integritas profesionalitas yang tidak dikompromikan,” kata Sri Mulyani.
Adapun INA telah memperoleh pembiayaan dari pemerintah sebesar Rp15 triliun dalam APBN 2020 dan berlanjut tambahan Rp15 triliun di tahun ini. Kemudian, INA juga memperoleh Rp45 triliun dalam bentuk pengalihan saham (inbreng) tahun ini.
Modal awal Rp75 triliun hingga akhir tahun ini akan digunakan INA untuk untuk memulai kerja sama menghimpun investasi dan mencari mitra kerja sama untuk pembangunan di Indonesia. (ant/msh)
