Indonesiainside.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo mulai mengantisipasi adanya predatory pricing dalam praktik jual beli e-commerce di Indonesia. Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, Selasa (9/3).
Saat pembukaan Rapat Kerja Nasional, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Jumat (5/3) kemarin, Presiden mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang membuka diri terhadap pasar asing tidak boleh menjadi korban dari transaksi jual beli yang dapat merugikan UMKM karena adanya persaingan yang tidak sehat.
E-commerce sebagai platform jual beli digital juga menjual produk asing yang kini mulai membanjiri pasar domestik sehingga UMKM banyak yang terancam gulung tikar. Oleh karena itu, kedepannya pemerintah akan mulai mengendalikan diskon besar-besaran yang diberikan oleh sejumlah platform digital untuk meminimalisir praktik predatory pricing di dalam pasar terutama penjualan yang dilakukan di e-commerce.
Praktik predatory pricing ini kemudian menjadi perbincangan warganet, hingga menjadi trending di Twitter.
“Setuju dgn semangat selamatkan umkm lokal ini saatnya e-commerce bikin campaign yg cihuy, euy!,” tulis akun @nurulrahma.
Setuju dgn semangat selamatkan umkm lokal
ini saatnya e-commerce bikin campaign yg cihuy, euy!
— IG: @bundasidqi (@nurulrahma) March 9, 2021
“Nyari barang murah, akhirnya pakai produk asing. Pengusaha lokal gak sanggup bertahan dan bangkrut. Jd gak usah bully seruan Jokowi utk benci produk asing, gitu aja dah rame. Mbok ya dipahami arahnya kmn gitu lho! Selamatkan UMKM Lokal #BerantasPredatoryPricing,” tulis akun @ExMyoz.
Nyari barang murah, akhirnya pakai produk asing. Pengusaha lokal gak sanggup bertahan dan bangkrut. Jd gak usah bully seruan Jokowi utk benci produk asing, gitu aja dah rame.
Mbok ya dipahami arahnya kmn gitu lho!Selamatkan UMKM Lokal#BerantasPredatoryPricing pic.twitter.com/yOM2dFgoxQ
— . . m y o (@ExMyoz) March 9, 2021
“Pemerintah tidak ingin diskon di platform e-commerce merusak harga pasar dan merugikan para pelaku usaha. Jangan sampai diskon menjadi alasan, padahal sebenarnya yang dilakukan adalah predatory pricing,” tulis akun @Srinthil_
Pemerintah tidak ingin diskon di platform e-commerce merusak harga pasar dan merugikan para pelaku usaha. Jangan sampai diskon menjadi alasan, padahal sebenarnya yang dilakukan adalah predatory pricing.
Selamatkan UMKM Lokal#BerantasPredatoryPricing pic.twitter.com/BGlIZ52wn5
— Ｓｒｉｎｔｈｉｌ 🍂 (@Srinthil__) March 9, 2021
(lia)
