Indonesiainside.id, Jakarta – Kementerian Perindustrian melanjutkan program santripreneur untuk para santri di tujuh pondok pesantren di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menumbuhkan dan mengembangkan unit industri dan wirausaha industri baru di pondok pesantren.
“Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dapat berperan strategis untuk mendukung pertumbuhan industri di Indonesia sebagai ‘Agent of Development’ dalam mengembangkan sumber daya masyarakat di daerah sehingga menjadi sarana yang penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih saat meresmikan program tersebut secara virtual di Jakarta, Selasa.
Program tersebut dilakukan melalui pengembangan unit industri yang telah ada dan/atau menumbuhkan unit industri baru; dan pengembangan sumber daya manusia pondok pesantren menjadi wirausaha industri baru melalui kompetensi teknis produksi, jejaring, dan manajemen.
Sejak 2013 hingga sekarang, Kemenperin membina 82 ponpes dan 10.104 santri, termasuk tujuh ponpes yang ada di Jateng dan DIY.
Jenis kegiatan dari program yang juga dinamakan “Santri Berindustri” tersebut adalah bimbingan teknis produksi, fasilitasi mesin/peralatan produksi, serta pemberian berbagai materi seperti Kewirausahaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Digital Marketing dan Manajemen Bisnis.
“Bimbingan teknis dan/atau fasilitasi mesin/peralatan produksi yang diberikan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pondok pesantren antara lain di bidang olahan pangan dan minuman, perbengkelan roda dua; kerajinan boneka dan kain perca; konveksi busana muslim dan seragam; daur ulang sampah dan produksi pupuk organik cair, Kosmetik dan Home-Care, Paving Block,” papar Gati.
Peserta bimbingan teknis yang merupakan santri dan pengurus pondok pesantren diharapkan dapat menjadi wirausaha yang mandiri dan pionir bagi santri lainnya untuk maju dan berkembang dalam berwirausaha.
“Fasilitasi mesin/peralatan produksi, kami berikan dengan harapan alat ini dapat dimanfaatkan sebagai unit bisnis yang baru di pondok pesantren,” ungkap Gati.
Gati berharap sinergi yang dibangun antara Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, dan pondok pesantren yang terlibat dapat meningkatkan jumlah wirausaha industri baru dan berkontribusi mengembangkan pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren yang pada akhirnya berdampak positif terhadap ekonomi nasional.
Selanjutnya, kepala dinas yang membidangi perindustrian dari tujuh pondok pesantren yang dibina, diminta untuk memfasilitasi para peserta dalam memperoleh legalitas usaha dan terus memantau perkembangan usaha peserta bimbingan teknis.
“Untuk memperolah fasilitas dari pemerintah, para santri harus mempunyai usaha yang legal artinya harus mempunyai izin usaha,” pungkas Gati.
(EP/Ant)
