Indonesiainside.id, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membahas ide penghapusan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan roda dua dalam Silaturahim Kebangsaan dengan DPP Partai Golkar.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersama jajaran DPP PKS diterima Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan jajarannya di kantor Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (29/4/2021). Syaikhu menyebut salah satu yang dibahas adalah mencari solusi kebangkitan ekonomi akibat pandemi.
Syaikhu menegaskan, pandemi telah berdampak serius bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka para pekerja, pelaku UMKM, dan masyarakat miskin. “Maka PKS mengusulkan agar diberlakukan beberapa insentif bagi masyarakat kelas menengah-bawah. Inilah momentumnya bagi negara agar meringankan beban rakyat,” ungkap Syaikhu, dilansir pks.id.
Pertama, PKS mengusulkan memberikan keringanan pajak bagi masyarakat menengah-bawah yang merupakan kelompok yang paling besar terdampak ekonomi, khususnya bagi pekerja, buruh, dan karyawan.
“Insentif pajak ini berupa pembebasan pajak STNK roda dua dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari 8 juta rupiah perbulan,” papar dia.
Syaikhu menegaskan insentif bagi masyarakat kelas menengah ke bawah akan memicu kenaikan konsumsi. Dengan begitu, ekonomi riil akan berputar dan menjadi penopang bagi bangkitnya ekonomi nasional.
“Insentif pajak ini sangat tepat sasaran karena menarget kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang menopang konsumsi masyarakat,” papar Syaikhu.
Syaikhu didampingi Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Ketua DPP Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, dan Ketua DPP Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati. Hadir juga Sekretaris BP3 Rahmat Zaidi, Wasekjen Rozaq Asyhhari, Wasekjen Sugeng Susilo, Ketua KSP Pipin Sopian, Wakil Kepala KSP Baidillah Barra, dan Tenaga KSP Iwan Kurniawan. (Aza)
