Indonesiainside.id, Jakarta – Ekonom menilai prinsip-prinsip Pancasila belum dilaksanakan dengan optimal dalam kebijakan ekonomi di Indonesia.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai implementasi Pancasila masih setengah hati di Indonesia. Menurut dia, kebijakan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 justru fokus membantu korporasi besar dan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
“Misalnya dari total belanja perpajakan khususnya insentif pajak, korporasi menikmati penurunan tarif PPh badan, orang kaya menikmati PPNBM 0 persen untuk beli mobil baru,” ucap Bhima kepada Anadolu Agency, pada Kamis.
Kebijakan ini, lanjut dia, timpang kepada kelompok 40 persen pengeluaran ke bawah yang bantuannya sering mengalami tumpang tindih dan data bantuan yang bermasalah.
“Praktik kebijakan tersebut bertentangan dengan Pancasila terutama Sila ke 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia,” tutur dia.
Dia menilai, hasilnya ketimpangan hari ini pun tidak lebih baik dibandingkan transisi dari orde baru ke orde reformasi. Dia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2000 rasio gini sebesar 0,3 kemudian di tahun 2021 tembus 0,38.
Untuk itu, menurut dia, kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin makin subur di Indonesia. Kemudian, dia menuturkan angka kemiskinan juga masih berada di 27,5 juta orang. “Ini bukan angka yang kecil dilihat dari jumlah harta orang kaya terus bertambah,” jelas Bhima.
Pancasila adalah ideologi dan pedoman pemerintah dan bangsa Indonesia dalam pengelolaan negara, sekaligus menjadi tujuan negara Indonesia. Lima prinsip dan pedoman tersebut secara garis besar ialah prinsip berketuhanan, prinsip kemanusiaan dan keadilan, persatuan, prinsip musyawarah dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Sejak 2016, setiap 1 Juni Indonesia memperingati lahirnya Pancasila berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016. Telisa Falianti, ekonom Universitas Indonesia, menegaskan setiap peringatan Pancasila hendaknya semua pihak, khususnya pemerintah, memperbarui tekad untuk menciptakan kesejahteraan umum.
“Kalau saya intinya negara harus hadir menciptakan kesejahteraan umum,” kata Telisa kepada Anadolu Agency, Kamis.
Menurut Telisa, kesejahteraan umum perlu diperjuangkan bersama dan diupayakan, khususnya oleh mereka yang memiliki kekuasaan membuat kebijakan negara. (Aza/AA)
