Indonesiainside.id, Jakarta – Bank Dunia menolak langkah El Savador yang menetapkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.
Lembaga pinjaman internasional ini menyoroti kekhawatiran atas transparansi dan dampak terhadap lingkungan akibat penambangan Bitcoin.
Awal bulan ini, negara di Amerika Tengah tersebut mengumumkan rencana untuk menjadi negara pertama yang secara sah mengadopsi mata uang digital.
Hal ini bertujuan untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran seperti penggunaan dolar AS.
Dengan keputusan Bank Dunia bisa berarti El Salvador bakal kesulitan memastikan bahwa Bitcoin bisa dipakai dalam tiga bulan ke depan.
“Kami berkomitmen membantu El Savador dalam sejumlah cara, termasuk untuk transparansi mata uang dan proses regulator,” seorang juru bicara Bank Dunia mengatakan kepada kantor berita Reuters melalui surat elektronik.
“Sementara, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada kami, untuk membantu dalam hal Bitcoin. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dibantu Bank Dunia, mengingat persoalan lingkungan dan transparansi,” tambahnya.
Pernyataan ini dikeluarkan setelah Menteri Keuangan El Savador, Alejandro Zelaya mengatakan bahwa mereka meminta Bank Dunia untuk membantu secara teknis mengenai implementasi mata uang digital atau cryptocurrency sebagai metode pembayaran yang sah.
Zelaya juga mengatakan bahwa dalam diskusi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) telah sukses. IMF, kata dia, “tidak menentang” penerapan Bitcoin.
Tapi pada akhir pekan lalu, IMF mengatakan ini nampaknya terkait dengan “masalah ekonomi makro, keuangan, dan hukum” jika El Salvador mengadopsi Bitcoin.
Akhir minggu kemarin, El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi menggolongkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.
Kongres menyetujui usulan Presiden Nayib Bukele untuk menjadikan mata uang digital atau cryptocurrency ini bagian dari alat pembayaran.
Presiden Bukele mengatakan, pemerintah telah menorehkan sejarah, dan itu akan memudahkan bagi warga Salvador yang tinggal di luar negeri untuk mengirim uang mereka ke kampung halaman.
Di bawah aturan ini, Bitcoin akan menjadi alat pembayaran yang sah, seperti dolar AS dalam waktu 90 hari setelah mendapatkan persetujuan dari Kongres.
Dengan aturan terbaru ini, artinya dunia usaha di negara tersebut harus menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah baik untuk barang dan jasa, kecuali tak ada teknologi yang bisa mendukung transaksi dengan Bitcoin.
Ekonomi El Salvador sebagian besar dipengaruhi oleh pengiriman uang, atau penerimaan uang dari luar negeri. Transfer uang ini telah menyumbang 20% dari produk domestik bruto (PDB).
Lebih dari dua juta warga Salvador tinggal di luar negeri, tapi mereka tetap punya hubungan dekat dengan tanah kelahiran mereka. Para perantau ini setiap tahun mengirim uang ke kampung halaman sebesar $4 miliar atau setara Rp57,5 triliun. (BBC/Red)
