Indonesiainside.id, Jakarta–Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyikapi laporan terbaru yang dirilis International Monetary Fund (IMF) terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Dalam rilis yang diterbitkan pada Juli 2021 ini, IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 3,9 persen sepanjang tahun ini, menurun dibandingkan rilis sebelumnya pada April yang memprediksi ekonomi mampu tumbuh di angka 4,3 persen.
Hal ini sekaligus mengoreksi target pertumbuhan yang berulang kali disampaikan pemerintah bahwa ekonomi akan melesat di angka 7 persen di triwulan II 2021. ”Saya sedari awal meragukan klaim pertumbuhan yang disampaikan oleh pemerintah di angka 7 persen. Di saat ekonomi global melambat dan pandemi belum mereda, agak mengherankan pemerintah berani memasang target pertumbuhan yang begitu tinggi. Saya sendiri memproyeksi ekonomi hanya akan tumbuh di angka 4 persen. Saya pikir kita harus realistis,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini, Ahad (1/8).
Lebih lanjut politisi senior Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa selama pemerintah tidak mampu memitigasi penyebaran Covid-19, maka ekonomi akan tetap tumbuh melambat, bahkan terkontraksi. Hal ini yang pernah terjadi sepanjang 2020, ekonomi tumbuh negatif 2,07 persen.
Bahkan di triwulan II 2020, kontraksi ekonomi Indonesia pernah di angka minus 5,32 persen, katanya. Pada triwulan I 2021, ekonomi juga masih tumbuh negatif di angka minus 0,74 persen.
“Kunci dari perbaikan ekonomi di masa pandemi ini adalah memprioritaskan sektor kesehatan, terutama vaksinasi serta memastikan anggaran sampai kepada rakyat. Selama kebijakan penanganan pandemi masih parsial dan kompromis, pertumbuhan ekonomi di 2021 justru jauh lebih rawan. Apalagi dengan adanya varian delta yang jauh lebih menular dan berbahaya, ” ujar Syarief.
Padahal, di tengah kelesuan ekonomi seperti sekarang ini, langkah yang paling mungkin untuk merangsang pertumbuhan adalah melalui ekspansi fiskal berupa bantuan sosial dan belanja pemerintah. Namun sisi lain paradoks ini, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sepanjang tahun 2020 hanya terserap 83,4 persen, atau Rp 579,79 triliun dari pagu Rp 695,2 triliun, ujarnya.
Jika membandingkan dengan Laporan BPK dalam IHPS II 2020, dengan total alokasi sebesar Rp 841,89 triliun, sesungguhnya aggaran yang terserap jauh dibawah angka yang dilaporkan.
Sepanjang semester I 2021, menurut Syarief, situasinya juga tidak menunjukkan perbaikan berarti. Belanja pemerintah hanya terserap sebesar 42,5 persen, Rp 1170,1 triliun dari pagu Rp 2750 triliun.
Khusus untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, realisasi bahkan lebih rendah di angka 36,1 persen, atau Rp 253,3 triliun dari pagu Rp 699,43 triliun. Meskipun ekonomi membaik dibandingkan semester I tahun 2020, yang hanya terserap di angka 17,92 persen, atau Rp 124,62 triliun, realokasi dan refocusing baru diatur pada Maret 2020 sebagaimana tertuang dalam Inpres 4/2020.
Jika hendak dibandingkan, harusnya realisasi semester I 2021 disepadankan dengan realisasi pada September 2020, yang mencapai angka 45,8 persen, atau Rp 318,48 triliun dari pagu Rp 695,2 triliun.
“Jika pemerintah tidak juga mengambil kebijakan yang tegas dan terukur, saya khawatir target pertumbuhan 4 persen pun tidak tercapai,” katanya. “Bahkan jika di sepanjang 2021 ini pemerintah juga tidak mampu mengoptimalisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, bisa jadi pertumbuhan ekonomi tidak akan beda jauh dengan tahun 2020,” tambahnya.
Menurut Syarief, tahun lalu, konsumsi rumah tangga menyumbang 57,66 persen PDB dan belanja pemerintah di angka 9,29 persen. Hasilnya ekonomi tumbuh negatif di angka minus 2,07 persen. Semoga saja kekhawatiran ini tidak terjadi,” tutupnya. (NE)
