Indonesiainside.id, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengkritik tindakan pemerintah melibatkan Kasad untuk mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng (migor) di pasaran.
Menurut Mulyanto, tindakan tersebut terlalu berlebihan dan salah sasaran. Yang dibutuhkan di lapangan adalah pendekatan pendekatan keamanan, bukan pendekatan pendekatan pertahanan.
“Terlalu berlebihan kalau Kasad ikut campur soal migor. Selain itu bukan tupoksinya keterlibatan Kasad dalam hal ini bisa membuat pelaku kecil takut dan terteror,” kata Mulyanto, dikutip dari laman resmi Fraksi PKS DPR RI, Jakarta, Sabtu (4/6/2022).
Mulyanto menegaskan, pemerintah jangan kalap mengatasi masalah kemahalan dan ketersediaan migor. Cukup libatkan pihak kepolisian untuk menindak pihak-pihak tertentu yang dianggap sebagai penyebab mahal dan langkanya migor di pasaran.
“Pedagang di pasar mana bisa memainkan harga di pasaran. Mereka hanya jual berdasarkan harga yang ditetapkan produsen dan distributor besar. Jadi sasaran jika pemerintah menerjunkan pasukan TNI, apalagi dipimpin Kasad langsung, ke pasar-pasar,” sindir Mulyanto.
Mulyanto minta pemerintah menerapkan pendekatan integratif tata niaga, perdagangan, industri dan pengamanan berbasis wilayah untuk mengendalikan ketersediaan dan kemahalan migor ini. Bukan dengan pendekatan pertahanan yang memunculkan ketakutan.
Pengawasan, katanya, perlu dilakukan terhadap produsen dan distributor berbasis wilayah dimulai dari daerah rawan seperti Jambi, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Daerah baru yang cukup rawan seperti Sumut, Riau dan Sumatera Barat.
“Kalau sudah melibatkan militer kesannya birokrat sipil sudah tidak mampu. Padahal masalahnya tidak seperti itu. Pemerintah hanya kurang tegas berhadapan dengan mafia-mafia migor,” tegas Mulyanto. (Aza)
