Indonesiainside.id, Jakarta – Kendala pasokan batu bara untuk pembangkit listrik membuat pemerintah memunculkan skema baru, berupa skema Badan Layanan Umum (BLU) untuk batu bara yang saat ini tengah digodok pemerintah. Tujuan adanya BLU batu bara ini untuk memastikan kelancaran pasokan batu bara bagi pembangkit listrik.
Nantinya BLU akan berfungsi menanggung selisih harga DMO dengan harga pasar yang harus dibayarkan PLN melalui pungutan ekspor perusahaan tambang. Meski demikian, dalam perkembangannya, BLU batu bara menerima banyak masukan dari industri.
Tak hanya sektor listrik, sektor strategis seperti semen dan pupuk juga menginginkan industrinya untuk dapat mengikuti skema BLU batu bara.
“Peran dari batu bara memang cukup tinggi karena memang batu bara digunakan selain sebagai bahan produksi juga sebagai bahan bakar langsung,” ujar Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso dalam acara Webinar “Tantangan BLU batu bara membentuk Ketahanan Rantai Suplai Energi Nasional”, pada Selasa (2/8). Acara ini hasil kolaborasi antara Aspebindo dan Pos Logistics.
Selain Widodo Santoso, hadir juga dalam acara webinar tersebut sebagai pembicara antara lain Executive Vice President (EVP) Batu Bara PT PLN (Persero) Sapto Aji Nugroho; CEO PT Pos Logistik Indonesia Ardian Cholid; Ketua Umum Aspebindo Anggawira; Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho; dan Wakil Ketua Umum V INSA Buddy Rakhmadi.
Widodo memaparkan kondisi pasar semen di Indonesia yang tetap tumbuh. Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mencatatkan pertumbuhan 1,24% hingga Juni tahun ini yang mencapai 29,36 juta ton untuk penjualan domestik. Sedangkan ekspor mencapai 4,77 juta ton. Sehingga total penjualan mencapai 34,13 juta ton, turun 4,5% dibanding tahun 2021.
“Meski demikian pencapaian tersebut juga dinilai menjadi indikasi positif untuk tren semen di sepanjang periode Juli-Desember 2022,” ujar Widodo.
Widodo menjelaskan, prospek di tahun 2022 berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi, sebelumnya diperkirakan penjualan dalam negeri akan tumbuh sebesar 4-5%. Sedangkan ekspor diperkirakan akan mengalami penurunan signifikan yaitu sekitar 17% akibat dari melejitnya harga batu bara yang sangat tinggi.
“Kondisi ini sangat berdampak pada total penjualan dalam negeri dan ekspor yang hanya mengalami kenaikan sekitar 1% dari target sebelumnya sekitar 4-5%,” ujarnya.
Fakta lainnya, Widodo menegaskan bahwa industri semen saat ini sedang mengalami kesulitan yang cukup berat. Perkembangan pasar yang sangat lambat rata-rata per tahun hanya 3-4% bahkan tahun 2019 merosot turun 10,5% sehingga utilisasi hanya 65%.
“Dengan adanya DMO US$90 untuk industri semen mengakibatkan kenaikan biaya produksi 15-20%. Bila tidak ada kebijakan DMO US$90 atau mengikuti harga pasar, dapat mengakibatkan kenaikan biaya produksi sampai 40%. Tentu saja akan berimbas pada daya beli masyarakat karena harga semen ikut naik,” ujarnya.
Banyak pertimbangan yang disampaikan Widodo agar industri semen masuk dalam skema BLU batu bara. Mulai dari industri semen yang termasuk 10 barang penting kebutuhan nasional, industri semen sebagai salah satu industri strategis dimana semen dibutuhkan memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini termasuk pembangunan ibukota baru yang membutuhkan 2,5 juta ton semen per tahun untuk periode tahun 2023 sampai dengan 2025.
Belum lagi, setiap tahun jutaan rumah dibutuhkan oleh masyarakat terutama golongan masyarakat bawah dan menengah karena berdasarkan konsumsi properti sekitar 50 juta ton per tahun atau 80% dari total konsumsi nasional.
Yang miris, Widodo memaparkan kondisi perkembangan terkini daftar supplier batu bara (penugasan) per 22 Juli 2022. Data ASI menunjukkan, tercatat ada 18 supplier yang belum merespon atau masuk dalam kategori badan usaha tidak jelas, kemudian ada 6 supplier yang tidak sanggup memasok (supply) batu bara, sebanyak 7 supplier yang sudah menawarkn harga di atas ketentuan DMO. Sisanya, ada 14 supplier yang telah melakukan kontrak/MoU dan 13 supplier yang sudah melakukan negosiasi dengan sejumlah industri semen.
“Mempertimbangkan kondisi tersebut maka kami, ASI mewakili 14 perusahaan produsen semen nasional mengusulkan kepada Kemenperin, Kemenko Bidang Ekonomi, Kemenkeuangan, Kementerian ESDM agar industri semen masuk dalam rencana kebijakan skema BLU batu bara. Harapan kami agar permintaan tersebut bisa terpenuhi. Ini buat kebaikan baik industri, masyarakat maupun pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Fathul Nugroho, Wakil Ketua Umum Aspebindo mendorong inklusifitas BLU batu bara untuk industri non-kelistrikan dan efisiensi angkutan batu bara. Karena itu, perlu adanya konsolidasi di industri angkutan batu bara agar biaya logistik menjadi lebih efisien.
Di sisi lain, kebijakan BLU batu bara yang akan diterapkan oleh pemerintah sesuai dengan Kepmen ESDM no 13/2022 dapat menjadi solusi disparitas antara harga ekspor dan domestik. BLU batu bara perlu memegang semangat inklusif untuk industri selain kelistrikan. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan industri lainnya.
“Secara khusus industri semen dan pupuk perlu dimasukka ke dalam kebijakan BLU, karena industri tersebut memberikan nilai tambah dan berdampak kepada efisiensi pembangunan nasional dan suplai pangan domestik,” ujarnya.
Fathul juga menegaskan bahwa pentingnya semangat kolaboratif dan melibatkan dunia usaha. “Sebagai kebijakan yang akan diterapkan kepada dunia usaha, maka BLU batu bara perlu secara intensif melibatkan pelaku usaha terkait sejak tahap penyusunan kebijakan, implementasi, hingga pengawasan,” tandasnya.
Terkait solusi menyelesaikan akar permasalahan security of supply batu bara, Executive Vice President (EVP) Batu Bara PT PLN (Persero) Sapto Aji Nugroho menyandarkan pada pada prinsip-prinsip dasar menyelesaikan permasalahan disparitas harga. “Setidaknya ada 5 hal yang mesti menjadi catatan penting,” ujarnya.
Pertama dalam hal melindungi negara maka tidak boleh menambah beban fiskal negara (APBN) baik dalam bentuk subsidi maupun kompensasi kepada PLN. Prinsip kedua berkaitan dengan upaya melindungi masyarakat dimana tidak boleh membuat BPP (tarif listrik) PLN naik.
Ketiga, melindungi BUMN sebagai alat negara dimana PLN tidak boleh terpapar risiko keuangan (cash flow). Keempat melindungi kepentingan negara di atas kepentingan pebisnis dimana negara harus tetap hadir mengatur harga untuk DMO sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945. Terakhir, harus ada komitmen pemerintah melindungi penambang secara berkeadilan.(Nto)
