JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, menerima kunjungan Menlu Timor Leste Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno di Jakarta, Rabu (11/1/2023), untuk membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi, dan penyelesaian batas darat antara kedua negara.
Dalam pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan, kedua menlu sepakat untuk mulai membahas pembentukan perjanjian zona perdagangan bebas bersama di dalam kawasan industri perbatasan antara Distrik Oecusse, Timor Leste, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia.
Selain itu, di dalam pertemuan juga dibahas mengenai pentingnya percepatan penyelesaian perjanjian soal investasi (Bilateral Investment Treaty/BIT) serta bidang komunikasi dan informatika (MoU on Communications and Informatics).
“Kedua menlu sepakat bahwa perjanjian-perjanjian tersebut akan diupayakan diselesaikan tahun ini agar dapat ditandatangani pada saat kunjungan Perdana Menteri Timor Leste, yang waktunya akan ditentukan kemudian,” kata Kemlu RI.
Mengenai perbatasan darat, Menlu Retno dan Menlu Adaljiza sepakat untuk mendorong upaya penyelesaian pembahasan dua segmen perbatasan darat Indonesia-Timor Leste, yaitu Bidjael Sunan-Oben dan Noel Besi-Citrana.
“Menlu Retno mengatakan bahwa kondisi kondusif penting untuk dijaga agar perundingan dapat dilanjutkan,” kata Kemlu RI.
Dalam pertemuan, Menlu Retno juga menjelaskan mengenai prioritas-prioritas yang diusung Indonesia sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk tahun ini.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Phnom Penh pada November 2022, ASEAN telah menerima secara prinsip keanggotaan Timor Leste.
Peta Jalan bagi keanggotaan penuh akan dibuat.
Sebelumnya ketika menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2023, Menlu Retno menegaskan bahwa Indonesia menyambut baik diterimanya Timor Leste secara prinsip di ASEAN.
ASEAN, yang didirikan pada 8 Agustus 1967, saat ini beranggotakan 10 negara.
Kesepuluh negara anggota kelompok tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. (Nto/infopublik)
