Indonesiainside.id, Jakarta – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen (purn) Agus Widjojo menegasakan Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda, di pengasingan di Inggris, tidak berwenang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.
“Tentu Wenda tidak memiliki kewenangan untuk memproklamasikan kemerdekaan yang ia gambarkan sebagai negara dalam negara berdaulat, seperti Indonesia. Tentu kita akan perhatikan karena melanggar sistem hukum Indonesia,” tegasnya.
Hal tersebut disampaikannya usai peluncuran Buku Lemhanas “Kiprah Lemhannas RI”, “Indonesia Menoedjoe 2045: SDM Unggul Adalah Koentji”, “Skenario Indonesia 2035”, dan soft launching buku “Tentara Kok Mikir?” Out of The Box olehLetjen (Purn.) Agus Widjojo di Gedung Lemhannas Jakarta, Kamis (3/12).
Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang diatur dalam satu negara bagian, katanya.
Widjojo menilai tindakan Wenda sebagai bentuk pelanggaran hukum.
“Jika dia melanggar (hukum), penegak hukum akan menindaknya,” ujarnya.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menegaskan, pemerintahan sementara yang dideklarasikan Wenda pada 1 Desember 2020 tidak memiliki landasan hukum internasional karena tidak jelas negara dibentuk, di mana, dan kapan negara itu dideklarasikan.
Juwana menegaskan bahwa pembentukan negara adalah yang pertama di bawah hukum internasional. Untuk itu, keberadaan negara diutamakan disusul pemerintahan, tambahnya.
Makanya, tak sesuai jika yang disebut “pemerintahan sementara” itu diakui dunia internasional, kata Juwana, merangkap rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), menegaskan.
Sementara itu, ia menyatakan keyakinannya bahwa dukungan yang ditunjukkan oleh beberapa negara Pasifik untuk UMLWP tidak dapat dilihat sebagai tolok ukur karena tidak signifikannya mereka sebagai negara yang mengakui. (ant/msh)
