Aneh, Presiden Gak Tau Gaji Honorer Kecil

Jokowi kaget dan sempat tak percaya seorang guru swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) mendapat gaji sekitar Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per bulan.

Oleh : Eko P

Indonesiainside.id, Jakarta — Pernyataan Presiden Joko Widodo yang tidak percaya bila gaji guru honorer hanya Rp 300 ribu per bulan dinilai aneh. Apalagi dalam setiap aksi demo guru honorer K2 (kategori dua) maupun non kategori di depan Istana Negara, selalu diungkapkan tentang nominal gaji yang didapat.

“Aneh bin ajaib, masa presiden tidak tahu gaji guru honorer di bawah Rp 300 ribu. Itu pun diterima per triwulan,” kata Riyanto Agung Subekti alias Itong, pengurus pusat Forum Honorer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2 PGRI) yang dihubungi indonesiainside, Sabtu (12/1).

Rendahnya gaji guru honorer menurut Itong pernah diutarakan saat pertemuan dengan Usman Hamdani di Sekretariat Negara pada 15 Januari 2015. Kalau Jokowi kaget honor guru hanya Rp 300 ribu berarti laporan tersebut belum disampaikan.

“Dalam demo besar-besaran guru honorer, sering kami suarakan kalau gaji kami sangat rendah. Kenapa setelah bertemu pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia, seolah-olah kaget dan tidak percaya,” tanya Itong, guru honorer K2 di Banyuwangi ini.

Secara terpisah Dr Andi M Asrun SH, pengacara guru honorer, juga menyatakan keheranannya. Dia malah memertanyakan, apakah Jokowi sering memantau perkembangan rakyatnya lewat media cetak atau elektronik.

Dia mencontohkan, guru tidak tetap (GTT) atau pegawai tidak tetap (PTT) di Kebumen dibayar Rp 50 ribu sampai Rp 150 ribu.

“Kayaknya presiden harus blusukan ke Kebumen. Lihat nasib guru di sana, dibayar murah tapi masih semangat mengajar,” ujarnya.

Asrun yang juga sekretaris advokasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) ini menambahkan, bila Jokowi mau turun langsung, seluruh guru honorer akan menyiapkan slip agar lebih percaya lagi.

“Saya yakin semua guru honorer dengan sukacita akan mengumpulkan slip gajinya dan menyerahkan kepada presiden,” tandasnya.

Pada Jumat (11/1), Jokowi menerima laporan dari Ketua Dewan Pembina Persatuan Guru Republik Indonesia (PGSI) Abdul Kadir Karding bahwa besaran honor guru yang belum tersertifikasi sekitar Rp 300 ribu-Rp 400 ribu per bulan. Jokowi kaget mendengar informasi tersebut.

“Di dalam hati saya tidak percaya, tetapi kalau yang ngomong pak ketua ya saya harus percaya bahwa memang masih ada,” ujarnya.

Jokowi berjanji akan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi para guru. Salah satu caranya melalui inpassing dan sertifikasi guru. (EPJ)

1 KOMENTAR

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here