Oleh : Eko P |
Tidak mudah mendapatkan data HGU dan kepemilikan lahan ke Kementerian Agraria, karena berbagai alasan, termasuk masalah keamanan nasional. Lantas darimana Jokowi mendapatkan data lahan Prabowo dan kemudian mengumbarnya ke publik?
Indonesiainside.id, Jakarta — LSM lingkungan hidup, Greenpeace Indonesia, menuntut Pemerintah cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk membuka data Hak Guna Usaha (HGU) lahan-lahan di Indonesia. Tuntutan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi Publik (KIP) dan memasuki persidangan pada Senin (25/2).
Namun, ternyata tuntutan ini tidak bisa dipenuhi Kementerian Agraria. Ada beragam alasan yang disampaikan, seperti masalah persaingan usaha, rahasia pribadi pemegang HGU, kondisi sosial dan juga masalah keamanan nasional.
“Pagi ini, kami bersidang di @KIPusat guna meminta data HGU, namun @atr_bpn masih menolak membuka HGU karena alasan Persaingan Usaha, Rahasia Pribadi pemegang HGU, Keamanan Nasional, Kondisi Sosial. Sepertinya data HGU hanya jadi dagangan politik. Gimana ini @jokowi @prabowo?,” tulis Greenpeace di @GreenpeaceID.
Pagi ini, kami bersidang di @KIPusat guna meminta data HGU, namun @atr_bpn masih menolak membuka HGU karena alasan Persaingan Usaha, Rahasia Pribadi pemegang HGU, Keamanan Nasional, Kondisi Sosial. Sepertinya data HGU hanya jadi dagangan politik. Gimana ini @jokowi @prabowo? pic.twitter.com/GOgw9wlYRf
— Greenpeace Indonesia (@GreenpeaceID) February 25, 2019
Muncul kemudian sejumlah pertanyaan, jika kepemilikan HGU bersifat rahasia, darimana Capres 01 Jokowi mendapatkan data lahan HGU perusahaan Prabowo?
“lha, kalo itu informasi rahasia, terus Pak Jokowi dapat darimana data HGU pak prabowo?,” tulis akun @rakyatindonesia.
Sebagai Calon Presiden atau kontestan yang sama-sama berlaga dalam Pilpres 2019, tentu dipertanyakan atas ijin siapa Jokowi mengumbar data lawannya di depan publik, sementara Kementerian Agraria melarangnya.
‘Pak jokowi sebagai capres dapat izin siapa mengumbar data itu didepan publik sedang lembaga terkait melarang publik untuk tahu? Perilaku ini tidak baik,” lanjut akun @rakyatindonesia.
lha, kalo itu informasi rahasia, terus pak jokowi dapat darimana data hgu pak prabowo ? pak jokowi sebagai capres dapat izin siapa mengumbar data itu didepan publik sedang lembaga terkait melarang publik utk tahu ? prilaku ini tidak baik.
— @rakjatindonesia (@rakjatindonesia) February 25, 2019
Begitupula dengan @AsepWitoko, dirinya menilai keluarnya data HGU dan HTI sama saja bunuh diri bagi petahana. Kongkalikong HGU ini udah sering terjadi antara pelaku usaha dengan penguasa.
“Keluarin data HGU dan HTI sama aja bunuh diri buat petahana, kongkalikong HGU ini udah sering terjadi antara pelaku usaha sma penguasa, jadi g mgkin membakar dapur mereka sendiri,” tulisnya.
Sementara akun @Haji_Bajuri menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan Capres 01 Joko Widodo dalam debat Pilpres kedua kemarin. Yakni dengan mengumbar data rahasia HGU perusahaan Prabowo.
“Kalau rahasia kenapa dibocorkan utk kepentingan politik? Bukankah itu pelanggaran?,” kicaunya.
Kalau rahasia kenapa dibocorkan utk kepentingan politik? Bukankah itu pelanggaran?
— HajiBajuri (@Haji_Bajuri) February 25, 2019
Kepala Bagian Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Horison Mocodompis, mengatakan kementeriannya siap membuka data HGU kepada publik.
“Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan atau ketentuan undang-undang mengenai hak privat pemegang hak,” katanya.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan siap mengembalikan ratusan ribu lahan yang kini dikelolanya di Kalimantan dan Aceh. Prabowo tak mempermasalahkan lantaran lahan itu memang milik negara.
Prabowo menyatakan itu sekaligus mengklarifikasi tudingan Joko Widodo terkait kepemilikan lahan 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah.
“Soal tanah itu benar tapi itu hak guna usaha (HGU),” Kata Prabowo.
Prabowo membenarkan perihal kepemilikan itu. Namun lahan itu sebenarnya milik negara, meski dia memiliki izin untuk mengelola lahan tersebut. “Itu adalah milik negara jadi setiap saat negara bisa ambil, kembalikan itu semua,” katanya.
Meski begitu kata Prabowo dirinya lebih berhak untuk mengelola lahan tersebut daripada diserahkan untuk dikelola oleh asing.
“Tapi kalau jatuh ke asing lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriotik,” tegasnya. (EPJ)
