Oleh: Zahirudin |
Kalau pemerintah memiliki database itu, maka akan lebih mudah untuk memantau siapa saja yang aktif mencari kerja.
Indonesiainside.id, Jakarta — Gelombang kritik terhadap Kartu Pra-Kerja yang diluncurkan Capres 01, Joko Widodo terus mengemuka. Yang teranyar kritikan itu datang dari Direktur Sabang Marauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan. Menurutnya janji Jokowi tersebut tidak masuk akal dan asal mangap.
Pasalnya, kata Syahganda, untuk merealisasikan Kartu Pra-Kerja sebagaimana yang dinyatakan Jokowi, Pemerintah terlebih dahulu harus menyiapkan sistem bursa tenaga kerja, yang terbuka sampai tingkat Kecamatan untuk mengetahui siapa saja calon pekerja yang perlu menerima subsidi atau gaji dari Pemerintah.
Dia menyangsikan pemerintah memiliki data para pencari kerja yang terekam komprehensif di dalam sebuah database. Kalau pemerintah memiliki database itu, maka akan lebih mudah untuk memantau siapa saja yang aktif mencari kerja, sehingga pemberian kartu nanti tidak salah sasaran. Alih-alih ingin membantu mereka yang serius mencari sesuap nasi malah diterima pemuda pemalas.
“Sekarang darimana Pemerintah mendapatkan data Pra-Kerja? Siapa saja mereka itu? Kalau di Belanda ada yang namanya biro kerja, di situ orang bisa mencari kerja baik di perusahaan swasta maupun punya Pemerintah lowongan apa yang terbuka. Dari situ bisa dipantau siapa saja yang aktif mencari kerja. Nah mereka yang aktif itulah yang diberikan subsidi setiap bulan,” jelasnya kepada Indonesiainside.id, Senin (4/3/2019).
“Misalnya di Morowali. Berapa lapangan kerja yang dibutuhkan untuk sebuah industri pertambangan. Apakah ada orang Indonesia boleh masuk disitu atau orang Cina semua. Yang kaya gini harus ada informasinya. Kalau ngga ada kita kan ngga tahu berapa yang diterima. Sehingga Jokowi itu asal mengap, asal ngomong aja. Mau kasih kartu tapi ngga siapkan sistemnya,” tambah Syahganda.
Seperti diketahui, pada kegiatan ngopi bersama milenial Sulawesi Tenggara, di Kendari, Jumat (1/3), Jokowi mengatakan pemegang kartu tersebut akan mendapatkan gaji.
“Kalau belum dapat pekerjaan kartu itu akan memberikan kayak honor, kayak gaji gitu. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan,” kata Jokowi disambut tepuk tangan dari para relawan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga meragukan program kartu pra-kerja yang diluncurkan presiden Joko Widodo. Dia bahkan menyebut program itu hanya omong kosong.
“Dari mana dia (Jokowi) mau dapat duitnya? ASN dia janjikan nggak ada. Honorer nggak diangkat, subsidi kita dicabut, BPJS kita bangkrut, sudah lah omong kosong semua itu,” kata Fahri.
Dirinya juga menyinggung janji bantuan ke daerah bencana yang hingga kini masih banyak yang belum terealisasi. (EPJ)
