Oleh: Ahmad ZR
Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah memoderasi agama. Menurut dia, cara pandang ini harus dipisahkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Moderat dalam hal ini adalah lawan dari ekstrim. Moderat mengandung prinsip keadilan dan keseimbangan, di mana hal ini mengandung maksud agar setiap manusia tidak terjerumus pada ekstremitas,” kata Menag dalam diskusi dan peluncuran buku Moderasi Beragama di gedung Kemenag, Jakarta, Selasa (8/10).
Dengan begitu, agama tidak perlu dimoderasi. Namun yang harus dimoderasi adalah cara umat manusia dalam beragama dan cara mengamalkan serta mengajarkan beragama itu sendiri.
“Nah, yang ingin kita moderasi bukanlah agama itu sendiri. Sebab, agama merupakan ajaran yang langsung dari Tuhan, maka ajarannya untuk manusia ini sempurna,” ujarnya.
Ia menyatakan, semua agama tentu memiliki sumber ajaran dalam bentuk teks, yaitu kitab suci. Tidak hanya kitab suci, agama juga merujuk pada orang-orang yang terjaga dan orang-orang pilihan melalui teks.
“Maka, cara memahami hal tersebut adalah dengan memoderasi cara kita dalam memahami teks. Nah, moderasi beragama adalah cara kita memahami teks itu agar tetap berada pada jalur moderat,” kata dia.
Menag menjelaskan ada tiga tolok ukur untuk mengembalikan seseorang kepada pemahaman moderat jika sudah terlanjur terbawa pada tataran pemahaman ekstrim. Pertama, kembali kepada inti-inti pokok kemanusian, yaitu mengajak setiap umat manusia untuk terus menghormati, menghargai, dan melindungi harkat maratabat kemanusiaan.
“Maka, ketika ada pemahaman yang bertolak belakang dari agama, itu tidak boleh untuk meminggirkan atau menegasikan unsur-unsur kemanusiaan,” tuturnya.
Kedua, kesepakatan bersama. Menurut dia, keragaman diciptakan oleh Sang Pencipta agar satu dan yang lain dapat saling mengisi dan menyempurnakan.
“Tugas kita bukan menyeragamkan perbedaan tersebut, tapi berada pada suatu kesepakatan yang sama. Maka, ketika ada bentuk pemahaman keagamaan yang justru mencederai kesepakatan beragama, ini sudah ekstrim,” ujarnya.
Ketiga, ketertiban umum. Kata Menag, inti pokok ajaran agama adalah bagaimana agar manusia yang beragam ini dengan segala latar belakang dapat hidup secara tertib.
“Maka ketika ada pemahaman atau bentuk pengamalan atas nama agama yang justru mengancam atau merusak ketertiban umum, itu sudah melanggar dan harus kita ingatkan,” ucapnya. (Aza)