Indonesiainside.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka Rapat Koordinasi Indonesia Maju, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11). Ia menyatakan, Rakornas seperti ini penting untuk menyamakan visi misi menuju Indonesia Maju.
“Pertemuan pagi ini adalah pertemuan terlengkap. Kita ingin semuanya tersambung dari satu daerah ke daerah lain, saya akui mengelola negara sebesar ini tidak mudah,” kata Jokowi dalam sambutannya.
Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, tantangan dunia sekarang ini adalah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan berpengaruh terhadap seluruh negara. Ini merupakan tantangan eksternal dan berakibat pada resesi global.
“Kita melihat negara-negara lain yang dulu tumbuh tujuh persen, yang dulu sembilan persen turun menjadi enam persen. Kita patut mensyukuri pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas lima persen,” ujarnya.
Dia mengingatkan pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada perubahan-perubahan cara berkomunikasi manusia. Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada seluruh pembantunya, terutama TNI-Polri harus hati-hati dalam menangani sekecil apa pun masalah yang dihadapi.
“Di Hong Kong sudah berlarut-larut demonstrasi karena ekstradisi Cina Daratan dan berakibat pada pertumbuhan ekonomi. Hati-hati dengan diskonten seperti ini,” katanya.
Jokowi mengatakan, penting membangun hubungan harmonis pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut dia, hubungan harmonis sangat menentukan jalannya pembangunan di daerah.
“Saya menitipkan jika ada persoalan hukum, maka lakukan pendekatan preventif terlebih dahulu. Jangan nunggu rampung baru ditebas, baik itu di Kejari, Kejati, Polres, maupun Polda yang menyangkut masalah hukum,” ujarnya.
“Termasuk kebijakan, jangan sampai ada kebijakan yang mengriminalisasi. Jangan dicari-cari kalau tidak ada mens rea (niat jahat),” imbuhnya.
Ia mencontohkan di DKI Jakarta, dimana mata anggaran mencapai 57 ribu. Jika ada satu kekeliruan, maka harus segera diingatkan sebelum jauh bekerja melaksanakan program tersebut.
“Inilah yang kita harapkan, pola pikir kita dirubah dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang namanya barang lelang atau jasa, saya masuk 15 tahun lalu sampai sekarang belum berubah,” tuturnya.
“Kenapa mesti menunggu Desember. Bulan November masih ada lelang, harusnya di awal Januari,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga memesankan kepada DPRD tingkat I dan tingkat II, untuk tidak banyak membuat Perda, membuat Perbup, dan membuat Perwalkot. “Negara kita bukan negara peraturan, sedikit-dikit diatur, sehingga perubahan kita tidak mengalami percepatan,” katanya.
“Saya mengerti kalau membuat Perda pasti ada kunker, ada studi banding, saya ngerti ada apa di kunker. Sudahlah setop, saya ini orang lapangan juga,” imbuhnya berkelakar.
Karenanya, penting untuk saling berkomunikasi dan bersinergi. “Tidak ada saling menyalahkan, saling bisik-bisik, saling menjegal, jaga persatuan dan kebersamaan nasional, mumpung iklim politik kita sedang baik,” katanya.
Ia menyatakan, ada dua fokus utama yang menjadi garapan pemerintahan ke depan, pertama, penciptaan lapangan kerja. “Iklim investasi harus betul-betul diperbaiki, sehingga investasi yang muncul ke daerah dapat diimplementasi,” ucapnya.
Ia mengingatkan masih ada tujuh juta generasi muda yang belum mendekatkan pekerjaan. “Ini tugas kita bersama,” katanya.
Jokowi menambahkan, jika defisit neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan sudah baik, maka stabilitas ekonomi Indonesia dapat berjalan baik, ini dapat terwujud jika perizinan dan regulasi mudah, birokrasi sederhana dan tidak ada pungutan liar (Pungli). Indonesia akan menjadi negara berdaulat dalam ekonomi.
“Saya titip pada daerah, jika ada investasi yang berorientasi ekspor, itu sudah langsung tutup mata, tanda tangan perijinannya. Keamanan di back up sama TNI-Polri,” ujarnya. (Aza)
