Fitra: Yasonna Plin-Plan, Respon Jokowi Mana?

Badi'ul Hadi
Research and Advocacy Manager Seknas Fitra, Badi'ul Hadi (tengah), saat menjadi pembicara dalam forum diskusi Formappi di Jakarta, Jumat (24/1). Foto: Muhajir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Research and Advocacy Manager Seknas Fitra, Badi’ul Hadi, mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum memberikan tanggapan atas tingkah laku Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dinilai merintangi penyidikan kasus korupsi yang melibatkan kader PDIP, Harun Masiku. Menurutnya Presiden Jokowi harusnya bersikap tegas dan menindak Yasonna.

“Presiden harus merespon, tidak mungkin ini dibiarkan ketika menterinya (Yasonna) plin-plan kaya gitu, kemudian presiden membiarkan juga. Ini bagaimana?,” tutur Badi’ul menanggapi peran Yasonna di Kantor Formappi, Jakarta, Jumat (24/1).

Dia menegaskan, dalam kasus ini, telah terjadi proses politik yang sangat pelik di dalam konteks pengungkapan tokoh yang melindungi Harun Masiku. Hal itu, kata dia, tidak bisa dinafikkan.

Dalam hal ini, Badi’ul mengutip Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut dia, pasal itu bisa dikenakan kepada Yasonna Laoly dan PDI Perjuangan karena ada indikasi merintangi proses penyidikan KPK.

Dia menjelaskan, dalam Pasal itu dengan tegas disebutkan bahwa siapa pun dengan sebagai mencegah merintangi atau menggagalkan secara langsung pendidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilam terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dengan perkara korupsi dipidan dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan palong lama 12 tahun dengan denda 150 juta sampe dengan 600 juta.

“Pertanyaannya kemudian apakah yang dilakukan oleh PDI secara partai, ataukah personal yang ada di dalam PDI anggota partai, misalnya Menteri Hukum HAaM (Yasonna) adalah bagian dari upaya utk memperhambat proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, pertanyaannya disitu,” ujar dia.

Namun, kata dia, jika dicermati maka indikasi itu ada, bahwa ada upaya yang dilakukan PDI Perjuangan menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Indikasi itu terlihat secara nyata.

“Kita bisa melihat PDI sebagai partai yang kadernya tersangkut dengan kasus korupsi ini terlihat mencoba untuk menghalang-halangi tindakan penyidikan dengan menyembunyikan kadernya,” tutur dia.

Dia menegaskan, Jokowi juga harus melakukan evaluasi kepada Yasonna meski baru menjelang 100 hari pascadilantik. Anak buah Megawati Soekarnoputri itu sudah beberapa kali melakukan blunder terhadap posisinya sebagai menteri

“Beliau baik di periode pertama maupun baru di awal peridoe kedua ini saja sudah bludner,” ujarnya. (EP)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here