Indonesiainside.id, Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Paramida, Hendri Satrio (Hensat), meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, fokus membenahi sistem keimigrasian daripada membebaskan narapidana koruptor berusia lanjut. Yasonna Laoly tengah menyiapkan revisi PP 99 Tahun 2012. Dia menyebut narapidana korupsi bisa dibebaskan dengan syarat sudah berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua pertiga masa tahanannya.
“Daripada berfikiran membebaskan koruptor, mendingan Yasonna memfokuskan diri membereskan di Imgrasi. Itu kan katanya sempat kecolongan yang di Kendari. Mending urusin itu, daripada ngurusi koruptor. Sudah lah, koruptor sudah punya dunia lain,” kata Hensat kepada Indonesiainside.id, Kamis (2/4).
Komisi Hukum DPR juga telah meminta Yasonna untuk memperketat pelaksanaan fungsi keimigrasian di berbagai jalur untuk mengawasi pergerakan orang asing. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Tanah Air.
Komisi III DPR meminya Menkumham RI untuk tetap memperketat pelaksaan fungsi keimigrasian di berbagai jalur, dengan meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap lalu lintas orang asing atau tenaga kerja saing.
“Hal ini sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ucap Wakil Ketua komisi III DPR, Adies Kadir.
Anggota Komisi III DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Imigrasi agar memberlakukan protocol ketat dalam pemeriksaan orang-orang yang hendak masuk ke wilayah Indonesia. Hak ini untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Semua pihak yang berkepntungan me-screening lalu lintas orang dari luar negeri harus satu narasi dan sinergi, serta benar-benar mempertimbangkan bahaya penularan wabah Covid-19 ini,” ucap politikus PKB itu.
