Pasien Positif Covid-19 di Kalsel Berasal dari Klaster Impor Daerah Lain

Warga melintas di dekat portal karantina wilayah di Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Banjarbaru – Kelambanan Pemerintah Pusat melakukan lockdown atau karantina wilayah berdampak pada penyebaran virus corona baru (Covid-19) antarprovinsi. Salah satunya, dikonfirmasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Kalsel HM Muslim mengatakan, sebagian besar pasien terkonfirmasi Covid-19 terjangkit dari luar daerah. Menurut Muslim, berdasarkan penyelidikan epidemologi yang telah dilakukan tim kesehatan Kalsel, sebagian besar pasien terkonfirmasi positif di Kalsel berasal dari klaster impor atau dari luar Kalsel.

Seperti, pasien Ulin 1, Ulin 10 dan Ulin 11 dan Ulin 15.Pasien tersebut tertular Covid-19 dari kluster luar Kalsel. Sementara untuk pasien positif K1 dan K2 terdeteksi kontak dengan pasien positif di Kalsel. “Untuk K1 positif setelah kontak dengan Ulin 1 sementara K2 kita masih dilakukan penyelidikan epidemologi,” kata Muslim di Banjarbaru, Sabtu (4/4).

Begitu juga dengan PDP Covid-19, rata-rata juga terdeteksi pernah melakukan kontak atau perjalanan di luar Kalsel seperti Pulau Jawa. “Seperti PDP ulin 23 mengaku baru melakukan perjalanan dari Malang, Ulin 24 dari Jakarta, begitu juga ulin 28 dan 29 , juga setelah melakukan perjalanan keluar Kalsel,” ujar Muslim.

Sementara itu, berdasarkan data dari Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 pada 4 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, data pasien PDP di Kalsel, kembali bertambah empat orang. Sebelumnya, pada Jumat (3/4) petang, disampaikan data PDP sebanyak 6 orang, sedangkan pasien terkonfirmasi positif yang dirawat sebanyak enam orang dan dua orang menjalani isolasi mandiri di rumah.

Jumlah PDP tersebut berasalah dari Banjarmasin 6 orang, Kabupaten Barito Kuala, 2 orang, Tabalong, 1 orang dan Tapin 1 orang. Sedangkan yang terkonfirmasi positif, Kota Banjarmasin 4 orang, Tabalong 1 orang dan Kabupaten Banjar 3 orang. Sedangkan jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP) sebanyak 1.382 orang.

Sekarang, Pemerintah Pusat tunggu apa lagi? Pergerakan angka kasus Covid-secara nasional terus bergerak naik, Peraturan pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga sudah ditetapkan. Namun, penerapannya belum terlihat. (Aza/Ant) 

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here