Siang Menjelang Sore, Jalan Protokol di Jakarta Dijaga Personel Gabungan

Petugas kepolisian menghentikan kendaraan yang melintas di perbatasan Tangerang-Jakarta di Jalan Daan Mogot, Jakarta, Jumat (10/4/2020). Foto: Antara/Fauzan

Indonesiainside.id, Jakarta – Sejumlah aparat Kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tampak berjaga di sejumlah ruas titik jalanan ibu kota, Jumat (10/4). Siang menjelang sore ini jalanan tampak lengang, bahkan cuaca mendung menyelimuti langit Jakarta di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kebijakan tersebut diterapkan hingga 14 hari ke depan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di Jakarta. Sebab, ibu kota kini tengah menjadi pusat penyebaran virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Cina itu.

Berdasarkan pantauan Indonesiainside.id, para petugas memantau kendaraan yang melintas. Bahkan, di Bundaran Tugu Tani, Jakarta Pusat, tepatnya di seberang gerai makanan ternama, para petugas memeriksa pengendara yang berhenti di sana.

Di antara mereka, ada yang mengimbau hingga menegur pengguna kendaraan yang tengah melintas. Tak hanya itu, beberapa mobil patroli tampak hilir mudik.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan bahwa masyarakat yang melanggar kebijakan ini dapat dikenakan pidana. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

“Pada Pasal 27 dijelaskan, pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sanksi pidana,” ujarnya saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (9/4) malam.

Anies memaparkan, jenis pidana yang diberikan ada jenjangnya tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Dari pidana ringan dan bila pelanggaran terus dilakukan, petugas akan memberikan hukuman lebih berat lagi.

“Prosesnya nanti kami kerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan. Termasuk juga ketentuan yang ada di Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, di mana bisa dikenakan sanksi hukuman selama-lamanya setahun dan denda sebesar-besarnya Rp100 juta,” ujarnya. (MSH)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here