Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah melarang semua warga perantau untuk mudik. Larangan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang disiberluaskan dalam kanal YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (21/4).
Presiden menerima laporan dari Kementerian Perhubungan, bahwa masih banyak warga yang ingin mudik lebaran. Dari survei yang dilakukan Kemenhub, ujar presiden, ada 68 persen warga yang tidak mudik.
Adapun mereka yang bersikeras untuk mudik sebanyak 24 persen. Sedangkan yang sudah telanjur mudik sekitar tujuh (7) persen.
“Artinya masih ada jumlah yang besar untuk mudik, yaitu 24 persen tadi. Dari sinilah saya ingin mengambil keputusan soal larangan mudik, setelah minggu lalu ada larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN,” paparnya.
“Saya ingin menyampaikan, bahwa mudik semuanya akan kami larang,” ujar Jokowi. Dengan larangan yang berlaku untuk semua itu, maka para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pun juga termasuk yang terkena larangan mudik.
Presiden juga memerintahkan pada semua aparat yang terkait untuk melakukan persiapan. Ini agar semua pihak berwenang bisa melakukan antisipasi.
Semula presiden masih membolehkan atau tidak melarang semua warga negara Indonesia untuk mudik. Kemudian, presiden membuat keputusan lagi, bahwa larangan mudik berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri.
Larangan ini terkait dengan upaya mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Seluruh 34 provinsi di Indonesia sudah terpapar virus corona. Seluruhnya ada 6.760 kasus dengan 590 korban jiwa dan 747 pasien yang sembuh.
Beberapa daerah juga melakukan pembatasan sosial berskala besar. Dengan demikian, arus keluar masuk orang ke wilayah yang menerapkan PSBB akan kian terbatas. (AS)
