Indonesiainside.id, Jakarta – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menjadi inisiatif DPR RI menuai reaksi keras dari masyarakat. Aksi penolakan itu kini muncul dalam gerakan turun ke jalan yang dilakukan berbagai ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI).
Dalam aksinya, mereka menolak konsep Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP.
Pada aksi yang digelar di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta hari ini, ribuan orang yang hadir dalam aksi tersebut juga menuntut agar aparat mengusut tuntas inisiator RUU HIP tersebut.
“Tangkap inisiator RUU HIP. Tangkap. Tangkap. Mereka yang akan membuat kita sengsara. Setuju? Merdeka,” ujar salah satu orator, Rabu(24/6).
Massa juga meminta DPR dan MPR bukan hanya menunda sementara pembahasan RUU HIP tetapi menghentikan pembahasannya. Hal ini sejalan dengan penolakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga tokoh purnawirawan TNI/Polri yang mengkhawatirkan RUU HIP membuka peluang bangkitnya paham komunis di Indonesia.
Sebelum aksi ini, dua ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga secara tegas menolak RUU HIP yang dinilai membuka peluang bangkitnya kembali paham komunisme (PKI).
Pemerasan sila Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila juga tidak sejalan amanat UUD 1945, juga mengerdilkan Pancasila.
Berikut delapan pernyataan sikap Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) tentang penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan bahaya kebangkitan PKI/Komunisme:
1. Menolak RUU HIP dan mendesak Pimpinan dan seluruh Fraksi Fraksi di DPR RI menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak Pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas.
2. Mendukung penuh dan siap mengawal Maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se Indonesia, yang antara lain menolak RUU HIP.
3. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, serta memproses secara hukum pidana, pihak pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila.
4. Mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan dan melaksanakan UU nomor 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya pasal 107a, 107b,107c, 107d, dan 107e terhadap oknum-oknum pelaku makar terhadap Pancasila.
5. Sesuai UU nomor 2/2008 tentang Partai Politik pasal 40 dan pasal 41 tentang Partai Politik jo UU nomor 2/2011, mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pembubaran parpol yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP karena terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan; dan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI, sekaligus membatalkan ketentuan hanya pemerintah yang boleh mengajukan permohonan pembubaran partai politik.
6. Mendesak DPR agar sesuai Undang Undang Dasar 1945 mendorong MK melakukan sidang pemberhentian presiden dan MPR segera menggelar Sidang Istimewa, apabila Presiden Joko Widodo memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerja sama dengan Partai Komunis China.
7. Menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat hukum terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang berseberangan dan menyampaikan saran serta kritik terhadap penguasa.
8. Menyerukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis yang setia pada NKRI dan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan. (EP)
