Dirjen PSDKP Sebut Kapal Asing Hanya Melintas Bukan Curi Ikan

Tangkapan layar diduga kapal asing mencuri ikan di perairan Natuna 19 Juni 2020. Foto: Twitter

Indonesiainside.id, Jakarta – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memberikan penjelasan terkait adanya keluhan nelayan Natuna kepada Menteri KKP era Kabinet Indonesia Kerja Susi Pudjiastuti. Nelayan mengeluhkan aktivitas ilegal fishing atau pencurian ikan yang dilakukan kapal nelayan asing di wilayah itu.

Di era kepemimpinan Susi Pudjiastuti,nelayan asing akan berpikir seribu kali untuk menjamah perairan Indonesia karena KKP bertindak tegas. Setiap kapal maling ikan akan diproses sesuai hukum dan ditenggelamkan. Namun kebijakan itu kini sudah tidak terlihat.

“Terima kasih Ibu @susipujiastuti dan seluruh masyarakat atas perhatiannya pada isu illegal fishing. #wasmin dan kita semua punya concern yang sama, tidak boleh ada ruang untuk pelaku illegal fishing di laut kita,” katanya melalui akun PSDKP, Jumat(3/7).

Dipaparkannya, Komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberantas illegal fishing tidak perlu diragukan. Serangkaian penangkapan terhadap pelaku illegal fishing adalah bukti nyata. “Pesannya jelas, tidak ada kompromi untuk pencuri ikan,” lanjutnya.

Ditambahkan, selama periode Oktober 2019 s.d Juni 2020, KKP telah menangkap 62 kapal terdiri dari 44 Kapal Ikan Asing (KIA) illegal diantaranya 19 KIA berbendera Vietnam, 13 KIA berbendera Filipina, 11 KIA berbendera Malaysia dan 1 KIA berbendera Taiwan serta 18 Kapal Ikan Indonesia.

Terkait dengan kapal yang dipersoalkan
nelayan Natuna, disebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan atas video di atas, kapal tersebut tidak melakukan penangkapan ikan dan hanya melewati alur yang terkoneksi dengan ALKI menuju Samudera Hindia.

“Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.

Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Abdi Suhufan pernah mengingatkan kepada Menteri KKP Edhy Prabowo bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan sudah tepat untuk menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan negara. Daripada mengevaluasi kebijakan yang sudah tepat lebih baik Edhy fokus kepada kebijakan lainnya.

Sesuai Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan bahwa aparat dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Tindakan tegas yang dilakukan oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti, terbukti membuat kapal pencuri ikan dari negara lain ketakutan, termasuk maling ikan berbendera China.(EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here