Bertindak Fasis, India Berangus Media di Kashmir, Berlakukan Kebijakan Baru yang Bisa Mengontrol Konten Berita

Tentara India Blokade Kashmir

Indonesiainside.id, New Delhi – Kebijakan baru terkait media di Kashmir, dianggap dapat sepenuhnya menghapus jurnalisme dari wilayah tersebut. Sebuah langkah yang oleh para analis dan jurnalis dilihat sebagai upaya pemerintah India untuk mengendalikan narasi di wilayah yang disengketakan.

“Ini merupakan upaya tidak hanya untuk membungkam media, tetapi juga membunuh media,” kata Anuradha Bhasin Jamwal, Editor Eksekutif Surat Kabar Inggris, Kashmir Times, yang berbasis di Jammu.

Dia menyebut peraturan baru itu adalah upaya untuk mengkriminalkan jurnalis dengan meneliti konten di media dan memutuskan berita apa yang palsu dan anti-nasional. Di bawah Kebijakan Media 2020, pejabat Direktorat Informasi dan Hubungan Publikasi (DIPR) memiliki wewenang untuk memeriksa konten media, dan menilai apakah konten itu palsu, tidak etis, atau anti-nasional.

“Setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam berita palsu, kegiatan yang tidak etis, atau anti-nasional, atau dalam plagiarisme, harus dihapuskan, dan ditindaklanjuti berdasarkan undang-undang,” salah satu poin dalam makalah kebijakan setebal 53 halaman yang dirilis oleh pemerintah Jammu dan Kashmir.

Kebijakan itu juga melarang iklan pemerintah di media yang ditemukan menghasut atau cenderung memicu kekerasan, mempertanyakan kedaulatan dan integritas India. Kebijakan baru juga melarang segala sesuatu yang dianggap melanggar norma-norma kesopanan, dan perilaku publik.

Baca Juga:  Kemenangan Nasionalis Hindu, Tahun Penuh Kesengsaraan bagi Warga Kashmir (bagian 2/habis)

“Tujuan kebijakan semacam itu adalah untuk menghilangkan media yang menolak untuk mengikuti garis pemerintah,” tambah Jamwal mengatakan kepada Arab News.

Pemerintah India berhenti memberikan iklan kepada Kashmir Times, setelah Jamwal mengajukan kasus di Mahkamah Agung, yang menantang larangan New Delhi pada layanan internet 4G di wilayah tersebut. Jamwal juga melawan segala pembatasan pada media menyusul pencabutan status khusus dan pencaplpkan wilayah subur itu pada Agustus tahun lalu.

Diketahui, pada 5 Agustus, India mencabut Pasal 370 dari konstitusinya, yang memberikan otonomi terbatas kepada negara bagian Kashmir. Hal ini juga membagi negara bagian itu menjadi dua unit yang dikelola secara federal, Wilayah Union Ladakh dan Wilayah Union Jammu dan Kashmir. Langkah itu kemudian diikuti penguncian total dan pemadaman jaringan komunikasi wilayah tersebut. Banyak surat kabar menghentikan operasi online mereka, dan beberapa bahkan terpaksa ditutup.

Kebijakan media yang baru muncul pada saat pelaporan di Kashmir menjadi semakin sulit, dengan sejumlah wartawan dipesan atau diatur berdasarkan undang-undang anti-terorisme dalam beberapa bulan terakhir.  Presiden Klub Pers Kashmir, Shuja Ul Haq, mengatakan bahwa media pasti bekerja di bawah banyak tekanan, karena ada larangan komunikasi dan masalah yang terkait dengan pemblokiran informasi. Pandangannya adalah bahwa langkah-langkah ini hanya akan menambah keterbatasan, dan membuat pekerjaan seorang jurnalis semakin sulit.

Baca Juga:  Ibu Ini Diselamatkan Pemuda Muslim Saat Kerusuhan di Bangalore India

“Ada kekhawatiran yang mendalam di kalangan wartawan,” kata Haq kepada Arab News. “Jika sistem pengawasan seperti itu muncul, wartawan merasa mereka tidak akan bisa bekerja. Lingkungan tidak akan kondusif untuk melakukan reportase.”

Menurutnya,  India mencoba mengendalikan media pada 1990-an, ketika konflik bersenjata mencapai puncaknya. Kini, India mencoba mengendalikannya lagi.

“Ini langkah fasis. Sebelumnya, mereka membunuh jurnalis, sekarang mereka berusaha untuk membunuh jurnalisme itu sendiri karena pemerintah India tidak ingin dunia tahu apa situasi dasar di lembah itu,” pungkas Haq.

Meskipun berkali-kali upaya Arab News untuk meminta tanggapan, namun pejabat DIPR tidak bersedia untuk memberikan komentar. (NE)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here