Honor dan Insentif Panitia Asian Games 2018 Belum Lunas, Kemenpora: Bukan Ditahan tapi Hati-Hati

Petugas kebersihan menyapu dengan latar belakang mural Asian Games 2018 di Kampung Tematik, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (21/7). Dalam rangka menyambut Asian Games 2018, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan AkzoNobel melakukan pengecatan untuk mempercantik lingkungan di sekitar wisma atlet. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto mengatakan Kemenpora tak ingin menahan honor serta insentif bonus panitia Asian Games 2018 yang belum dibayarkan dan hati-hati agar tak jadi temuan dikemudian hari.

“Bukan maksud kami menahan, tapi kami hati-hati sekali, jangan sampai kami mencairkan tidak tahunya di belakang hari menjadi temuan,” ujar Gatot di Jakarta, Sabtu (11/7).

Sebelumnya anggota Komisi X DPR AS Sukawijaya menyebut honor para panitia pelaksana Asian Games 2018 belum dilunasi pemerintah. Tunggakan honor serta insentif tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi X dengan Ikatan Keluarga Panitia Pelaksana (IKAPAN) Asian Games 2018 beberapa waktu lalu.

Adapun tunggakan honor yang belum dibayarkan yakni Rp12 miliar untuk sekitar 240 orang panitia periode kerja Januari hingga Agustus 2016. Selain itu, bonus dua kali gaji untuk 700 orang panitia juga belum dibayar.

“Saya hanya ingin meluruskan, karena saya bagian dari mereka, honor 2016. Bukan berarti 2016 itu tidak dapat honor, tidak, yang tidak dapat honor itu bulan Januari sampai Agustus 2016,” ucapnya.

Gatot mengatakan pencairan honor sebesar Rp12 miliar tersebut berpotensi menimbulkan masalah. Pasalnya berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya bisa dicairkan setengahnya saja atau Rp6 miliar.

Menurutnya, nilai Rp6 miliar tersebut muncul karena INASGOC tidak memberikan dokumen secara lengkap ke BPKP. Pihaknya pun menunggu dulu semua dokumen rampung dan mencairkan honor tersebut agar tak ada lagi masalah dikemudian hari.

“Tapi yang waktu direview BPKP yang berhak menerima hanya Rp6 miliar kurang, kenapa begitu? Dokumen yang diserahkan ke BPKP itu gak lengkap, kalau lengkap bisa Rp12 miliar bisa dicairkan semua, yang kurang ada dokumen tertentu yang signifikan,” ungkapnya.

Rencananya, Komisi X akan memanggil pihak terkait seperti Kemenpora, Kementerian Keuangan, serta INASGOC. Dalam pertemuan tersebut nantinya akan membahas keluhan para mantan panitia penyelenggara Asian Games ini. (ASF/ANT)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here