Anggota Komisi II Minta RUU Cipta Kerja Tidak Serta Merta Menghapus Kewenangan Daerah

Ilustrasi perusahaan air minum. Pemerintah berencana menghapus sejumlah tugas dan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pengelolaan Sumber Daya Air. Foto: antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Surahman Hidayat meminta agar RUU Cipta Kerja Omnibus Law jangan sampai menggerus kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah karena setiap investasi yang masuk juga perlu memperhatikan kekhasan setiap wilayah.

“Penghapusan kewenangan Pemda dalam penyelenggaraan tata ruang daerah dalam rancangan RUU cipta kerja akan membuat pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang akan sulit dilakukan,” kata Surahman Hidayat dalam keterangan di Jakarta, Selasa(4/8).

Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ada asumsi Pemerintah Daerah menghambat investasi, yang tergambar dalam rancangan RUU cipta kerja yang mengusulkan revisi Undang Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dengan dihapusnya kewenangan pemda baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata ruang daerah dan penetapan target penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) selama 1 tahun, apabila tidak selesai maka akan ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Surahman berpendapat bahwa lamanya pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tidak semata disebabkan oleh Pemerintah Daerah tapi terkait pula dengan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/Kepala BPN dan pemetaan yang harus disahkan Badan Informasi Geospasial Indonesia.

“Lambatnya Rencana Detail Tata Ruang sedikit banyak memang mengganggu investasi karena di dalamnya terdapat zonasi-zonasi peruntukan,” katanya.

Namun, ia menegaskan bahwa pembahasannya tetap harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena harus memperhatikan pemenuhan ruang terbuka hijau ataupun lahan pangan berkelanjutan.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here