Wakil Ketua MPR: PraKerja Salah Sasaran dan Berpotensi Korupsi

pendaftaran kartu prakerja
Ilustrasi pendaftaran kartu prakerja. Foto: ANtara

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendesak pemerintah mempercepat dan mengawasi realisasi bantuan sosial bagi masyarakat karena banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan merasakan dampak penurunan tajam perekonomian selama pandemi Covid-19. Dirinya juga mempermasalahkan program Pra Kerja yang salah sasaran dan berpotensi korupsi.

“Jika bantuan sosial lambat disalurkan maka bisa dipastikan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari akan semakin melemah. Dan akibatnya, tentu tak hanya terhadap dengan masyarakat kecil, tetapi juga mengganggu perekonomian Indonesia karena pergerakan uang dan barang menjadi semakin sedikit,” kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa(4/8).

Dia mengatakan bantuan sosial bukan hanya untuk membantu masyarakat di kalangan akar rumput tetapi juga akan membantu menguatkan perekonomian Indonesia.

Hal itu menurut dia karena bantuan sosial tunai dapat mendorong daya beli masyarakat tetap terjaga pada masa pandemi Covid-19.

“Memang Pemerintah telah mengalokasikan APBN sebesar Rp203,9 triliun untuk pos perlindungan sosial. Programnya pun bermacam-macam mulai dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, Bantuan Logistik, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sampai yang dianggap bermasalah yaitu Kartu Pra-Kerja,” ujarnya.

Namun dia mengatakan, anggaran besar tersebut baru terealisasi 34,04 persen sampai akhir Juli 2020 padahal Covid-19 telah mengganggu tata kehidupan dan ekonomi selama hampir lima bulan lamanya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here