Indonesiainside.id, New Delhi – Hari ini, Rabu (5/8), tepat satu tahun pemerintah India melakukan pencaplokan kontroversial atas Kashmir, dengan mencabut status otonomi khusus wilayah tersebut, yang dihuni oleh mayoritas Muslim. Di hari ini juga, Perdana Menteri India Narendra Modi dan pemerintah nasionalis Hindu-nya, merayakan ‘kemenangan’ kontroversial lainnya, yakni peletakan batu pertama untuk fondasi sebuah kuil Hindu di Ayodhya, lokasi yang sebelumnya adalah situs masjid bersejarah umat Islam yang telah berdiri selama berabad-abad.
Situs Ayodhya dan Kashmir, adalah masalah komunal yang paling memecah belah selama 30 tahun terakhir di India, dan Modi berupaya mempertegas garis batas di atas keduanya dalam masa jabatan keduanya. Bagi pendukungnya, kedua langkah ini mengonfirmasi Modi sebagai pemimpin yang tegas, visioner, dan paling penting di India dalam beberapa decade, khususnya bagi umat Hindu.
Namun para kritikus melihatnya sebagai pembentukan kembali bangsa itu sebagai negara Hindu, dengan mengorbankan 200 juta Muslim India, dan membawanya ke arah otoriter.
“Modi tentu saja menjadi pemimpin paling transformatif India baru-baru ini,” kata Micheal Kugelman dari Wilson Center. “Ini membuatnya sangat populer, tetapi juga sangat kontroversial dan cukup memecah belah.”
Kota suci Ayodhya di India utara telah lama menjadi garis patahan dalam perpecahan agama India, dan menjadi pemicu beberapa tindak kekerasan sektarian terburuk. Sebagian umat Hindu percaya bahwa Dewa Rama, lahir di Ayodhya sekitar 7.000 tahun yang lalu. Tetapi kemudian menjadi perdebatan, karena sebuah masjid bersejarah umat Muslim telah berdiri di lokasi tersebut sejak abad 16 lalu.
Pada 1980-an, sebuah gerakan Hindu mulai membuat agitasi agar masjid dihilangkan dan akhirnya pada 1992 massa Hindu berhasil menghancurkan masjid bersejarah itu. Peristiwa itu memicu kerusuhan agama yang menewaskan 2.000 orang, dan kebanyakan dari mereka adalah Muslim.
Pertempuran hukum yang panjang terjadi tetapi pada November lalu, dalam kemenangan besar bagi Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP), dimana pengadilan tinggi India akhirnya memberikan situs tersebut kepada umat Hindu, dan memungkinkan mereka untuk membangun sebuah kuil Hindu di situs itu. “Ini adalah pencapaian besar bagi Modi. Dia akan membuat posisinya secara permanen dalam sejarah semata-mata pada kekuatan candi ini. Lebih lanjut, yang juga akan mengokohkan posisi Modi dalam catatan sejarah India adalah Kashmir,” kata penulis biografi Nilanjan Mukhopadhyay.
BJP telah lama melihat status khusus yang dinikmati oleh wilayah Kashmir yang dikendalikan oleh India sebagai kesalahan historis, dan pada 5 Agustus tahun lalu Modi menghapusnya. Operasi keamanan yang menyertainya mengubah wilayah itu menjadi pengepungan selama berminggu-minggu dengan semua pemangkasan telekomunikasi dan ribuan warga ditahan.
Sekarang, orang-orang dari luar Kashmir diberikan hak domisili untuk pertama kalinya, dan memberi mereka hak untuk membeli tanah, serta mengklaim pekerjaan pemerintah. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Modi ingin mengubah susunan demografis dan agama di Kashmir, yang mayoritas Muslim seperti apa yang dilakukan Israel di Tepi Barat.
“Apa yang saya lihat sedang berlangsung adalah proyek kolonial pemukim Hindu dalam pembuatan,” kata Mona Bhan dari Universitas Syracuse, yang dilansir laman msn.com.
Tidak kalah mengkhawatirkan juga, tahun lalu sebuah undang-undang baru memudahkan jutaan imigran gelap dari tiga negara tetangga untuk mendapatkan kewarganegaraan, tetapi tidak jika mereka adalah Muslim.
Sebuah daftar kewarganegaraan di negara bagian Assam, meninggalkan jutaan orang yang kebanyakan Muslim, tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah warga negara India. Sebuah proses yang dikhawatirkan lebih lanjut akan digulirkan secara nasional oleh BJP.
Pada daftar keinginan BJP lainnya, adalah undang-undang sipil yang seragam, yang menghapuskan hukum pribadi untuk minoritas agama di bidang-bidang seperti pernikahan, keluarga dan kematian, sebuah kebijakan yang terutama ditujukan untuk Muslim. (NE)
