Indonesiainside.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Serikat Pekerja membentuk Tim Perumus untuk membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Tim tersebut dijadwalkan rapat pada 20-21 Agustus 2020 dengan tujuan menghasilkan rumusan RUU berdasarkan masukan dari Serikat Pekerja.
Serikat Pekerja yang tergabung dalam tim ini mewakili 32 federasi dan konfederasi. Sedangkan tim dari DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Ketua Panitia Kerja Badan Legislatif Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua Panja Baleg Willy Aditya.
“Di sini serikat pekerja akan menyampaikan analisa dan keberatannya,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melalui siaran pers, Selasa malam.
“Dengan kata lain, serikat pekerja berharap draft RUU Cipta Kerja tidak jadi disahkan,” lanjut Said Iqbal.
Serikat Pekerja selama ini menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena dianggap merugikan dan menghilangkan hak-hak pekerja.
Meski tim perumus telah dibentuk, KSPI menyatakan akan tetap melakukan aksi protes serentak di 20 provinsi pada 25 Agustus 2020 untuk menolak RUU Cipta Kerja.
“KSPI mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk mempermudah keberadaan investasi. Tapi secara bersamaan, harus ada perlindungan bagi kaum buruh,” ujar Said Iqbal.(EP/AA)
