Indonesiainside.id, Bangkok – Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat Thailand pada Selasa (18/8) memperingatkan media sosial dan situs web populer agar tidak menyampaikan informasi yang dapat menyesatkan atau menimbulkan keresahan di Thailand.
“Sebanyak 3.083 laman media sosial dan situs web yang berpotensi melanggar hukum telah dilaporkan ke kementerian,” kata Buddhipongse Punnakanta, Menteri Ekonomi Digital dan Masyarakat Digital, Rabu(19/8).
Dari 7 hingga 17 Agustus, laporan telah diajukan terhadap 3.083 laman media sosial dan situs web, dengan 1.395 di antaranya terbukti melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer, kata Buddhipongse.
Menurut sang menteri, terdapat 1.395 pelanggar, yang meliputi 1.014 laman Facebook, 226 video YouTube, 121 pesan Twitter, 25 situs web, dan sembilan unggahan TikTok.
“Pejabat kementerian telah mengumpulkan bukti dan menyerahkannya ke Pengadilan Thailand,” kata Buddhipongse.
Sejauh ini, Pengadilan Thailand telah memerintahkan penutupan 653 laman media sosial atau situs web, imbuhnya.
“Namun, ada banyak halaman media sosial yang mengabaikan perintah pengadilan. Oleh karena itu mereka yang tidak mematuhi perintah pengadilan untuk menutup lamannya, akan menghadapi denda 200.000 baht (1 baht = Rp473) atau 5.000 baht per hari sampai mereka memperbaiki konten yang sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Kejahatan Komputer,” tegas menteri tersebut. (EP/xh)
