Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria pernah menyarankan langkah tegas, yaitu penangguhan berbagai bantuan bagi para pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Saya pernah menyarankan pada gubernur bagi masyarakat jika pelanggarannya dilakukan oleh anak-anak sekolah cabut KJP-nya,” kata Iman saat dihubungi di Jakarta, Jumat(28/8).
Jika penerima bansos dan melanggar PSBB, maka cabut bansosnya tapi tidak permanen. “Ada jangka waktunya semisal tiga bulan. Lalu untuk yang bukan penerima apa-apa kenakan denda yang besar,” katanya.
Hal tersebut, kata Iman, terpikirkan karena perkembangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Jakarta yang belum terlihat membaik dengan tingkat konfirmasi positif sekitar 10 persen, ditambah prilaku masyarakat yang seolah acuh terhadap “musuh yang tidak terlihat ini”.
Alasannya usulan tersebut, ujar Iman, agar ada efek jera pada masyarakat yang acuh terhadap pembatasan sosial. Masyarakat harus mengubah perilaku dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
“Saya bilang ke gubernur bahwa masyarakat harus diberi contoh agar jera. Ini bisa dilakukan sebagai warning. Kalau dilakukan efek dominonya bisa ke mana-mana,” katanya.
Namun, tutur Iman, Anies tidak setuju dan berpendapat lain untuk mendisiplinkan masyarakat.
“Pak gubernur bilang ‘waduh pak Iman jangan sampai ke tingkat itu lah” pak Anies mungkin baik atau ada pikiran lain dengan denda yang bertingkat (progresif) atau lainnya,” tutur dia.
