Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mempertanyakan subsidi kuota internet untuk pendidikan di bawah Kementerian agama (Kemenag).
Hidayat Nur Wahid mengingatkan pentingnya keberpihakan Kemenag kepada penjagaan dan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di era Covid-19.
Selain belum adanya program dan anggaran untuk subsidi kuota internet seperti yang diberlakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, keberpihakan Kemenag pada PTKIN melalui KMA 515/2020 tentang keringanan uang kuliah tunggal, tidak terimplementasi dengan baik di lapangan.
Faktanya, kata dia sebagaimana ditemukan pada raker Komisi VIII DPR dengan para rektor PTKIN 25 Agustus 2020, ketentuan dalam produk hukum tersebut tidak mengatur secara jelas, sehingga banyak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang tidak menjalankannya.
Karena itu, HNW meminta agar mahasiswa dan dosen juga diberikan bantuan dan subsidi sebagaimana yang dilakukan oleh Kemendikbud.
“Menag, sebagaimana Mendikbud, harus serius menghadirkan program dan anggaran bantuan untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen di lingkungan Kemenag, sebagai bentuk keadilan negara untuk warganya, bagian dari upaya mempersiapkan dan menghasilkan sarjana muslim moderat kelas dunia,” ujarnya, Jumat(28/8).
Politisi PKS tersebut mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bisa menyediakan alokasi anggaran subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen senilai Rp9 triliun.
Hidayat meminta Kementerian Agama (Kemenag) meniru keberhasilan Kemendikbud dalam rangka menyediakan subsidi kuota internet untuk pelajar dan guru di madrasah serta mahasiswa dan dosen di perguruan PTKIN.
