Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Fraksi PKS DPR RI Bukhori Yusuf ingin konsekuensi pelanggaran ketentuan perizinan dan badan hukum terhadap pesantren dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak berunsur pidana. Karena ada ancaman bagi pondok pesantren di balik RUU ini.
Dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Jumat, Bukhori yang juga anggota Badan Legislasi DPR RI tidak mau para kiai dijebloskan ke penjara hanya karena melanggar izin pendirian pesantren dari pemerintah pusat dan tidak memiliki badan hukum yang diatur dalam omnibus law tersebut.
Menurut dia, ada bahaya terselubung di balik RUU ini yang bisa berdampak bahaya bagi pondok pesantren. Pasalnya, dalam ketentuan yang baru, dijelaskan bahwa mereka yang menyelenggarakan pendidikan nonformal tanpa izin dari pusat bisa dikenai sanksi pidana.
“Alhasil, ini akan mengancam pondok-pondok pesantren tradisional, para kiainya bisa dijebloskan ke penjara,” kata Bukhori.
Menurut Bukhori, sebaiknya konsekuensinya diganti menjadi bersifat administratif, bukan diperlakukan secara pidana. Hal ini supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan prinsip pendidikan.
“Pasal sanksi tersebut harus dicabut karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip pendidikan,” kata Bukhori.
Bukhori menyebutkan di dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tertulis bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Masih pada pasal yang sama, pada Ayat (3) dijelaskan bahwa menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
