PKS: Jangan Sampai Gara-Gara RUU Ciptaker Para Kiai Dijebloskan ke Penjara

Akan tetapi, bila pasal pemidanaan yang diusulkan oleh Pemerintah dalam RUU Cipta Kerja justru bertentangan dengan konstitusi, bisa membatalkan usaha negara mencapai tujuannya.

“Bahkan, menghalangi tujuan dari pendidikan itu sendiri,” kata Bukhori.

Dalam salah satu pasal RUU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membuka peluang kriminalisasi bagi para ulama atau kiai yang mendirikan pesantren tradisional tanpa izin pemerintah pusat dan badan hukum.

Dalam paragraf 12 RUU Ciptaker tentang Pendidikan dan Kebudayaan, kata Bukhori, Pasal 68 Ayat (5) terkait dengan ketentuan pada Pasal 62 UU No. 20/2003 ingin diubah sehingga berbunyi:

“Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”

Namun, yang bermasalah adalah masih di paragraf yang sama RUU Cipta Kerja tersebut, Pasal 68 Ayat (10) terkait dengan ketentuan pada Pasal 71 UU No. 20 Tahun 2003 juga turut diubah sehingga berbunyi:

“Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/ atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.”(EP/ant)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here