Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah mengakui tidak melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus kekerasan di Intan Jaya, Papua, bentukan Kemenkopolhukam.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan telah berkoordinasi dengan Komnas HAM mengenai pembentukan TGPF.
Namun setelah melalui pertimbangan, Komnas HAM tidak menjadi bagian dari TGPF untuk menjaga independensi lembaga itu.
“Tidak bagus juga kalau kita bergabung dengan Komnas HAM. Nanti dikira Komnas HAM dikooptasi oleh pemerintah atau dikira juga pemerintah sudah dikooptasi Komnas HAM,” jelas Mahfud, saat konferensi pers virtual dengan wartawan, pada Jumat(2/10) dilansir Anadolu.
Meski demikian kata dia, pemerintah mempersilahkan Komnas HAM sesuai kewenangannya untuk melakukan penyelidikan.
“Dia punya wewenang UU, kalau semuanya berniat baik maka kesimpulannya Insya Allah akan sama,” jelas dia.
“Di sini sudah banyak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh akademisi dan sebagainya yang diberi tempat, pengamat Papua dan sebagainya untuk masuk ke tim ini,” tambah Mahfud.
Pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut rangkaian peristiwa kekerasan di Intan Jaya, Papua pada 17-19 September 2020 yang menewaskan seorang pendeta.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pembentukan tim itu melalui Keputusan Menteri Koordianator Politik Hukum dan Keamanan No 83 Tahun 2020 bertanggal 1 Oktober 2020.
Mereka yang ditunjuk sebagai tim investigasi di lapangan berasal dari berbagai kalangan yakni tokoh masyarakat, Badan Intelijen Negara, Komisi Kepolisian Nasional dan Polri.(EP)
