Indonesiainside.id, Jakarta – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menolak tegas penggunaan uang rakyat melalui Penyertaan Modal Negara melalui BUMN untuk menutupi kerugian perampokan di PT Asuransi Jiwasraya.
Koordinator Sosial Ekonomi KAMI, M. Said Didu dalam Pernyataan Sikap KAMI No. 020/KSE-KAMI/B/X/2020, Sabtu (3/10), dan diketahui oleh Komite Eksekutif KAMI yang diketuai Ahmad Yani dan Sekretaris Syahganda Nainggolan menyampaikan beberapa alasan penolakan kebijakan tersebut.
“Bersama ini KAMI menolak keras penggunaan uang rakyat lewat Penyertaan Modal Negara melalui BUMN untuk menutupi kerugian perampokan PT Asuransi Jiwasraya,” tulis Said Didu dalam pernyataan sikap tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (3/10).
Diketahui dari hasil pemeriksaan BPK bahwa kerugian negara yang terjadi pada kasus Jiwasraya sebesar Rp. 16,8 triliun yang disebabkan oleh terjadinya “perampokan” di PT. Jiwasraya yang puncaknya terjadi saat mendekati Pilpres 2019.
Dan untuk mengetahui kemana saja aliran dana tersebut, PPATK sudah menyampaikan analisis terkait aliran dana di PT Jiwasraya sebesar Rp 100 triliun dan masih bisa bertambah.
Menurut Said Didu, dalam proses persidangan terhadap kasus PT Jiwasraya yang sedang berlangsung saat ini, terungkap bahwa telah terjadi “perampokan” di PT Jiwasraya, secara terang-terangan atas kerjasama antara pejabat PT Jiwasraya dengan pihak lain melalui transaksi saham dan reksadana serta bentuk investasi lain.
