Ini 7 Alasan Buruh Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Presiden KSPI, Said Iqbal. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Setidaknya 32 Federasi Serikat Pekerja/Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama ‘Mogok Nasional’. Hal ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Minggu (4/10).

Said Iqbal menjelaskan ‘Mogok Nasional’ dilakukan sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4, yang menyebutkan fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

“Selain itu, dasar hukum ‘Mogok Nasional’ yang akan kami lakukan adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU. No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” ujar Said Iqbal.

Disampaikan Said Iqbal, sebelumnya ada 10 isu yang diusung oleh buruh dalam menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan. Kesepuluh isu tersebut adalah berkaitan dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK dan UMSK, pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja, cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak outsourcing.

“Sepuluh isu tersebut, telah dibahas oleh Pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR RI selama 5 – 7 hari dan sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan semalam (3/10) sudah diputuskan oleh Pemerintah dan DPR RI untuk dibawa kedalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” ujarnya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here