Pengusaha Sebut Mogok Kerja Buruh Tidak Efektif Karena Takut Dapat Sanksi

Upaya kemenaker mengurangi jumlah pengangguran di masa pandemi. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Dunia usaha menyayangkan rencana mogok nasional yang akan digelar serikat pekerja selama tiga hari mendatang sebagai bentuk penolakan RUU Cipta Kerja yang akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 6- 8 Oktober 2020. Pengusaha menilai upaya itu tidak akan efektif.

“Dalam kondisi kita sedang fokus melawan Covid-19 ini seharusnya serikat pekerja atau buruh tampil membantu pemerintah dan dunia usaha bagaimana agar kita dapat segera mengatasi dan mengendalikan pandemi Covid-19 yang telah menghentikan berbagai aktivitas perekonomian kita,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangannya di Jakarta, Senin(5/10).

Sarman menuturkan mogok kerja memang hak dasar pekerja dan buruh yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun, menurut dia, mogok kerja dinyatakan sah jika perundingan gagal antara serikat pekerja atau buruh dengan perusahaan atas masalah hubungan industrial yang terjadi.

Serikat pekerja juga wajib memberitahukan tujuh hari kerja sebelum mogok secara tertulis kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja setempat.

Di luar ketentuan tersebut, jika pekerja atau buruh ikut ajakan mogok kerja tersebut, maka pengusaha dapat memberikan sanksi.

“Dalam situasi seperti ini kita harus menjaga psikologi pengusaha agar jangan sampai melakukan PHK akibat dari isu mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai aturan ketenagakerjaan,” kata Sarman, yang juga Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here