Polri Larang Serikat Buruh Unjuk Rasa untuk Menolak Pengesahan RUU Cipta Kerja

aksi ruu hip
Serikat buruh petani berdemosntrasi di depan DPR RI menolak RUU Cipta Kerja, Kamis (16/7). Foto: Suandri Ansah/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melarang unjuk rasa serikat buruh yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Larangan itu tertuang melalui Telegram Rahasia (TR) yang diterbitkan oleh Asisten Operasional Polri Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis pada 2 Oktober 2020.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan larangan itu dikeluarkan menimbang situasi pandemi Covid-19. “Polri tidak memberikan izin aksi demontrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran Covid-19,” kata Argo melalui siaran pers, Senin (5/10).

“Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya,” kata dia.

Menurut Argo, penyampaian pendapat di muka umum memang tidak dilarang dalam konstitusi, namun Polri beralasan bahwa situasi pandemi menyebabkan kerumunan massa akan sangat rawan terhadap penularan Covid-19.

Salah satu pencegahan yang dilakukan yakni menutup jalan tol dan akan menerapkan pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan bagi yang dianggap melanggar.

Selain itu, Kapolri Idham Azis juga memerintahkan deteksi dini untuk mencegah unjuk rasa dan ancaman mogok kerja dari serikat buruh.

Telegram tersebut juga memerintahkan agar ada pemetaan di perusahana atau sentra produksi strategis dari pihak-pihak yang “mencoba memprovokasi atau memaksa buruh ikut mogok kerja serta unjuk rasa”.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here