Gelar Munas, MUI Siap Keluarkan Fatwa Soal Komunis, Pilkada dan Dinasti Politik

Rapat Dewan Pimpinan MUI Pusat. Foto: Dok MUI

Indonesiainside.id, Jakarta – Dewan Pimpinan MUI Pusat akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) 2020 secara daring pada 25-28 November 2020. Selain pemilihan pengurus baru yang akan berkhidmat selama lima tahun ke depan, MUI juga akan membahas fatwa paham Komunisme, Pilkada dan dinasti politik.

“Sesuai hasil rapat Dewan Pimpinan MUI Pusat, Munas MUI akan diselenggarakan pada 25-28 November 2020. Hari ini (Senin) Tim Komisi Fatwa melaksanakan rapat merumuskan materi fatwa pada Munas tersebut,” ujar Ketua Tim Materi Fatwa Munas MUI, KH Asrorun Niam Sholeh, Senin (5/9) di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, dikutip dari laman resminya.

Menurutnya, Munas merupakan ajang terbesar MUI yang juga menjadi momen khusus selain Ijtima Ulama lantaran Komisi Fatwa MUI membahas beberapa fatwa dari beberapa bidang.

Sebagai ujung tombak MUI, fatwa menjadi pembahasan tersendiri di Munas MUI selain PD/PRT, program kerja, dan rekomendasi.

Asrorun menambahkan, rapat Senin siang kemarin membahas inventarisasi masalah yang akan didalami dan diluruskan dalam Munas MUI nanti. Dalam rapat yang digelar secara offline di kantor MUI Pusat tersebut, rencana fatwa mengerucut ke dalam tiga bidang yaitu masalah sosial budaya, ibadah, dan ekonomi syariah.

Dari ketiga bidang tersebut ada fatwa tentang Vaksin Covid-19 terkait penanggulangan Covid dan rambu-rambu adaptasi kehidupan baru, pemanfaatan bagian tubuh manusia untuk menjadi bahan pengobatan (stem cell dan juman diploid cell).

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here