Polisi Larang Izin Unjuk Rasa Selama Pandemi, Alasannya Khawatir Ada Kluster Baru Covid-19

Massa dari serikat buruh unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja di ,Jakarta, Kamis (16/7). Foto: Suandri Ansah/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengatakan akan terus menghentikan izin berunjuk rasa selama masa pandemi guna mencegah penyebaran COVID-19 melalui kluster demonstrasi.

“Jadi Polri sudah secara tegas membuat atau mengeluarkan larangan untuk melakukan aksi demo unjuk rasa di masa pandemi COVID-19 ini,” kata Kabag Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Biro PID Divhumas Polri Kombespol Tjahyono Saputro dalam konferensi pers bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Selasa (6/10).

Ia mengatakan bahwa pada prinsipnya orang-orang yang akan melakukan unjuk rasa harus mengajukan izin kepada kepolisian atau dengan memberikan pemberitahuan.

Namun demikian, di masa pandemi COVID-19, kepolisian melarang satuan kewilayahan untuk mengeluarkan izin berunjuk rasa karena dikhawatirkan akan menimbulkan kluster baru penyebaran COVID-19 selama aksi unjuk rasa.

Larangan itu, katanya, akan berlaku selama pandemi COVID-19 masih mendera Indonesia.

“Karena sampai saat ini pun kita belum tahu kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini,” kata dia.

Untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa massa, menyusul adanya aksi mogok nasional yang dilakukan para buruh untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai banyak merugikan kaum buruh, kepolisian, kata Kombespol Tjahyono tetap mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan demonstrasi yang direncanakan akan digelar dari 6-8 Oktober 2020.

“Jadi antisipasi Polri tetap kita mengimbau, kepada masyarakat untuk tidak melakukan demo seperti ini karena di masa pandemi ini sangat rawan terjadinya kluster baru terhadap penyebaran COVID-19 di demo,” ujarnya.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here