Aksi Tolak UU Omnibus Law: Masyarakat, Gubernur dan DPRD Kalimantan Selatan Desak Jokowi Keluarkan Perppu

Salah satu mahasiswa membawa poster menyuarakan penolakan mereka atas UU Ciptaker yang disahkan DPR pada Senin(5/10). Foto: Suandri Ansah/Indonesia Inside

Indonesiainside.id, Jakarta – Seluruh elemen masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) baik buruh, mahasiswa maupun rakyat biasa bersatu menolak Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disetujui oleh Dwean Perwakilan Rakyat (DPR) pada 5 Oktober 2020. Bahkan Gubernur dan DPRD Kalsel ikut menandatangani surat keberatan adanya UU tersebut dan mendesak Presiden Joko WIdodo (Jokowi) membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Kami DPRD Provinsi kalimantan Selatan akan berangkat pada hari ini tanggal 8 Oktober 2020 ke Istana untuk menyampaikan keberatan terhadap Undang-Undang Cipta kerja, presiden harus mengeluarkan Perppu sekarang juga,” isi surat komitmen DPRD dan Seluruh Pimpinan di Banjarmasin, Kamis (8/10).

Selain itu aliansi masyarakat yang menolak UU itu juga mengatakan dengan tegas tidak akan bubar sampai Jokowi membuat Perppu. “Aliansi masyarakat kalimantan Selatan tidak akan bubar sampai Perppu dikeluarkan sekarang juga,” lanjut surat tersebut.

Diketahui isi komitmen tersebut tertuang dalam lembaran yang memakai kop surat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian ditandatangani oleh Korwil BEM SEKA Ahdiat Zairullah, Plt Gubernur H Rudy Resnawan dan Ketua DPRD H Supian HK. (Msh)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here