Pengamat Hukum: Wajar UU Cipta Kerja Ditolak

Aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU Cipta Kerja di Monas, Jakarta. Foto: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Surabaya – Pengamat hukum tata negara Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono menyatakan Presiden Joko Widodo harus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat dan organisasi soal UU Cipta Kerja yang mendapat banyak penolakan.

“Proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak partisipatif dan tertutup sehingga wajar masyarakat dari berbagai elemen menolak keras pengesahan Omnibus Law itu,” kata Bayu di Jember, Jawa Timur, Jumat.

Menurutnya, harus ada ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat karena ada 76 undang-undang yang dibahas secara bersamaan menjadi satu dalam Omnibus Law agar tidak menyebabkan kegaduhan.

“Kalau memang ada disinformasi atau hoaks soal UU Cipta Kerja, naskah undang-undang tersebut seharusnya bisa diakses oleh publik agar bisa dicermati,” tuturnya.

Ia menjelaskan pemerintah dan DPR mengadopsi Omnibus Law sah-sah saja, namun teknik penyusunannya tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Kalau menganut Omnibus Law, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus diubah dan harus dibuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat, bukan malah sebaliknya,” katanya.

Bayu menjelaskan masyarakat bisa mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi menunggu UU Cipta Karya tersebut disetujui Presiden Jokowi dan diundangkan sebagai undang-undang

“Masyarakat belum bisa mengajukan judicial review, apabila UU Cipta Kerja belum menjadi sebuah produk hukum undang-undang. Yang diuji materi bisa formil maupun materiil,” ucap Direktur Puskapsi Fakultas Hukum Unej itu.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here