Indonesiainside.id, Jakarta – Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan aliansi rakyat lainnya bakal menggelar aksi jalanan besar-besaran menolak Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada 20, 21 dan 22 Oktober 2020.
Tanggal itu dipilih karena bertepatan dengan setahun masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.
Lini Zurlia juru bicara Gebrak menyatakan bahwa seluruh gerakan jejaring akar rumput tingkat nasional dan daerah di seluruh Indonesia akan melakukan unjuk rasa di berbagai wilayah.
“Seruan aksi ini akan dilakukan secara bersama-sama mulai tanggal 20, 21 hingga 22 Oktober. Kita serentak bergerak secara nasional,” kata Lini dalam keterangannya secara virtual, Senin (12/10).
Alasan pemilihan tanggal tersebut selain karena pada 20 Oktober Jokowi – Ma’ruf Amin dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR, pada momen itu lah Jokowi mengungkapkan keinginannya membuat Omnibus Law.
Lini menambahkan bahwa sebelum tanggal tanggal 20, 21 dan 22 Oktober 2020, sejumlah buruh, mahasiswa dan pelajar juga bakal menggelar aksi unjuk rasa berturut-turut sampai tuntutan mereka dipenuhi yakni pencabutan UU Cipta Kerja.
“Seminggu ke depan kawan-kawan mahasiswa, pelajar juga akan turun di distrik-distrik di berbagai kota wilayah Jakarta,” tegasnya.
Perwakilan dari Gebrak, Nining Elitos mengungkapkan pihaknya jelas menolak mengajukan permohonan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, buruh serta aliansi lainnya ingin agar UU Cipta Kerja dibatalkan tanpa harus melewati jalur konstitusi.
“Kita lakukan karena kita sudah sampaikan mosi tidak percaya terhadap kekuasaan dan terus melakukan perjuangan tidak menempuh judicial review tapi kita mendesak untuk melakukan pembatalan omnibus law,” tegasnya (EP)
